Harga Solar Non Subsidi Naik, Akademisi Unmul Samarinda Ingatkan Risiko Efek Berantai

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA — Kenaikan harga solar non subsidi mulai menunjukkan potensi dampak yang lebih luas dari sekadar sektor industri.

Tekanan biaya yang muncul dari sektor ini dinilai berisiko merambat ke berbagai lini, terutama logistik pangan, transportasi umum, hingga daya beli masyarakat bawah.

Akademisi Universitas Mulawarman, Hairul Anwar (Cody), menjelaskan bahwa dampak kenaikan bahan bakar industri memiliki efek berganda yang lebih besar dibandingkan bahan bakar kendaraan pribadi.

Jika pemilik mobil pribadi membeli solar lebih mahal, dampaknya berhenti pada pengeluaran rumah tangga pemilik kendaraan.

Tetapi jika truk pengangkut beras, ayam, ikan, sayur, pupuk, semen, dan barang konsumsi membayar BBM lebih mahal, kenaikan itu masuk ke struktur biaya barang. 

“Akibatnya, masyarakat yang tidak punya kendaraan pun ikut membayar melalui harga pangan, ongkos kirim, dan tarif transportasi umum,” ujarnya baru saja, Rabu (6/5/2026). 

Baca juga: Kisah Sopir di Balikpapan Terpaksa Menginap 3 Malam Demi BBM Subsidi, Keluhkan Pembatasan Solar

Ia juga membahas terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) April 2026 yang mencatat kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,12 persen dan inflasi 0,99 persen. 

“Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi 0,20 persen dengan andil -0,06 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya muncul pada pangan, tetapi mulai terbentuk dari sektor transportasi,” paparnya. 

Hairul memaparkan bahwa kontribusi biaya bahan bakar terhadap harga pangan berlangsung melalui tiga tahapan, yakni biaya angkut dari sentra produksi ke pasar induk, distribusi ke pasar ritel, serta biaya operasional seperti pendinginan, bongkar muat, dan susut barang.

“Untuk komoditas tahan lama seperti beras, kontribusi BBM mungkin relatif kecil terhadap harga akhir, mungkin sekitar 2–5 persen. Tetapi untuk komoditas mudah rusak seperti ikan, cabai, tomat, sayur daun, ayam hidup, dan hasil laut segar, porsi logistik bisa jauh lebih besar, bisa 10–25 persen tergantung jarak, kondisi jalan, kebutuhan es/cold chain, dan jumlah perantara. Maka kenaikan solar tidak selalu langsung menaikkan seluruh harga pangan, tetapi sangat kuat pada pangan segar yang sensitif waktu,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, risiko pembebanan biaya kepada konsumen dinilai sulit dihindari. Kenaikan biaya operasional berpotensi langsung diteruskan oleh pelaku usaha di sepanjang rantai distribusi.

“Operator bus dapat menaikkan tarif untuk menutup biaya BBM, perusahaan logistik dapat menyesuaikan ongkos kirim, pedagang pasar dapat menaikkan margin untuk mengantisipasi biaya angkut berikutnya. Ini sering terjadi bukan karena satu pelaku ‘serakah’, tetapi karena rantai pasok bekerja defensif dimana semua pihak takut rugi, lalu menaikkan harga lebih dulu. Dalam ekonomi pasar tradisional, ekspektasi sering bergerak lebih cepat daripada data resmi,” katanya.

Di sisi lain, dampak terhadap produsen seperti petani dan nelayan tidak selalu sejalan dengan kenaikan harga di tingkat konsumen. Bahkan, kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam rantai distribusi.

Ia menjabarkan, petani sayur, buah, atau hasil bumi tidak bisa dengan mudah menaikan harga karena seandainya terjadi penurunan permintaan atau pembeli memutuskan menunda pembelian, atau ditekan tengkulak dengan alasan ongkos angkut naik. 

“Nelayan juga menghadapi biaya melaut, es, dan distribusi ikan yang meningkat. Jika harga jual di pasar katakanlah naik Rp2.000/kg, belum tentu nelayan menikmati kenaikan itu, bisa jadi yang naik adalah biaya distribusi dan margin perantara. Inilah ironi inflasi logistik dimana harga konsumen naik, tetapi pendapatan produsen primer stagnan atau bahkan turun,” jelasnya lagi.

Untuk menahan dampak tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah fiskal yang cepat dan tepat sasaran, terutama dalam menjaga distribusi dan biaya logistik pangan.

“Pemerintah pusat perlu memastikan solar subsidi benar-benar mengalir ke sektor yang berhak, yakni angkutan umum, nelayan kecil, petani, dan distribusi pangan strategis. Kebocoran ke industri besar harus ditekan dengan digitalisasi kuota dan pengawasan SPBU,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan subsidi ongkos angkut pangan, menggelar operasi pasar berbasis biaya logistik, serta mendukung operasional nelayan kecil dan distribusi ikan. Pengendalian tarif transportasi umum juga menjadi poin penting agar tidak terjadi lonjakan biaya yang membebani masyarakat.

“Tarif bus dan angkutan umum sebaiknya tidak dibiarkan naik liar; pemerintah dapat memberi kompensasi sementara kepada operator, dengan syarat tarif penumpang kelas ekonomi ditahan,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dampak kenaikan ini justru paling dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sekalipun.

“Mereka tidak membeli solar, tetapi membeli beras, telur, ikan, sayur, LPG, air galon, ongkos ojek, ongkos bus, dan biaya kirim barang. Dengan pendapatan tetap, kenaikan kecil harga pangan dan transportasi langsung menggerus daya beli. 

Kelompok ini tidak punya banyak ruang substitusi, tidak bisa menunda makan, tidak bisa menunda sekolah anak, dan tidak bisa memindahkan rumah lebih dekat ke tempat kerja. Jadi dampaknya bukan hanya inflasi, tetapi penyempitan ruang hidup ekonomi rumah tangga bawah,” lanjutnya.

Baca juga: Antrean BBM Masih Terjadi, Pertamina Sebut Penyaluran Solar dan Pertalite di Balikpapan Lebihi Kuota

Hairul menyimpulkan, kenaikan solar non-subsidi merupakan tekanan biaya yang bergerak perlahan namun berpotensi memicu gelombang inflasi lanjutan dalam waktu dekat.

Menurutnya, kenaikan solar non-subsidi adalah tekanan biaya yang bergerak diam-diam. Hal ini tidak selalu langsung terlihat sebagai lonjakan inflasi pangan hari ini, tetapi dapat menjadi gelombang kedua (ripple effects theory) dalam beberapa minggu ke depan melalui ongkos kirim, tarif bus, harga pangan segar, dan pendapatan petani/nelayan. 

“Pemerintah tidak harus menahan semua harga, tetapi wajib menahan titik rambatnya seperti logistik pangan, angkutan umum, nelayan kecil, dan pasar tradisional. Di situlah daya beli masyarakat bawah paling cepat bocor,” pungkasnya. (*)