DPRD Paser Perjuangkan Nasib Warga di Kawasan Cagar Alam, Minta Ada Jalan Tengah

Ringkasan Berita:

• DPRD Paser meminta pemerintah pusat memberi kepastian bagi warga yang tinggal di kawasan Cagar Alam.
• Status kawasan konservasi dinilai membatasi aktivitas pertanian, permukiman, dan pembangunan fasilitas umum.
• DPRD Paser mendorong solusi konkret, termasuk opsi relokasi dan penyediaan lahan usaha bagi masyarakat terdampak.

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta pemerintah pusat segera mencari solusi atas persoalan lahan warga yang berada di kawasan Cagar Alam.

Masalah tersebut dinilai telah menghambat aktivitas warga, terutama dalam mengelola lahan permukiman dan pertanian yang sudah ditempati sejak lama.

Upaya penyelesaian persoalan tersebut dibahas dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I dan Komisi III DPRD Paser ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur pada Jumat (8/5/2026).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Kasri bersama Wakil Ketua Komisi Umar dan sejumlah anggota, yakni Hamransyah, Edwin Santoso, Abdullah, Indra Pardian dan Sultan Surya Pasha serta Ketua Komisi III DPRD Paser, Abdul Aziz.

Wakil Ketua I DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Kota Batam, DPRD Paser Siapkan Strategi Adaptif Tarik Investor ke Daerah

Saat sesi dialog dengan dengan BKSDA Kaltim, DPRD Paser menyampaikan keresahan masyarakat yang selama ini terkendala aturan kawasan konservasi.

Banyak warga disebut tidak lagi leluasa memanfaatkan lahan yang telah mereka tinggali secara turun-temurun karena masuk dalam kawasan Cagar Alam.

Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak status kawasan tersebut.

"Warga di wilayah itu sudah tinggal sejak lama, bahkan sebelum ada penetapan Cagar Alam. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak dirugikan," terang Wakil Ketua I DPRD Paser yang akrab disapa Zoelkahar, Minggu (10/5/2026).

Baca juga: Raperda Penyertaan Modal ke Perumdam Tirta Kandilo Terus Dimatangkan Pansus III DPRD Paser

Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dipandang hanya dari segi regulasi konservasi, namun juga mesti dipertimbangkan dalam aspek sosial masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah pesisir.

"Kami harap ada kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi kawasan konservasi," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Paser, Kasri menyampaikan bahwa sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas pertanian dan usaha pesisir sehingga keterbatasan pengelolaan lahan berdampak langsung terhadap ekonomi warga.

Sementara di sisi lain, pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas karena kawasan tersebut berada di bawah kewenangan konservasi.

Baca juga: Pansus I DPRD Paser Pertajam Substansi Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

"Karena statusnya kawasan lindung, pemerintah daerah juga tidak bisa leluasa membangun fasilitas maupun melakukan penataan wilayah yang masuk dalam kawasan Cagar Alam," jelas Kasri.

Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat bersama instansi terkait menyiapkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk kemungkinan penyediaan lahan relokasi maupun lahan usaha bagi warga terdampak.