Ribuan Warga Bontang Belum Terlindungi BPJS Gratis, DPRD Soroti Validasi Data dan Beban APBD

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Ribuan warga Bontang hingga kini belum masuk dalam skema BPJS gratis yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

DPRD Bontang menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi data dan berpotensi membebani keuangan daerah di masa mendatang.

Hal itu dibicarakan dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Bontang dengan Dinas Kesehatan, di Sekretariat DPRD, Senin (11/5/2026).

Anggota dewan Komisi A Muhammad Yusuf mengungkapkan, dari sekitar 3.800 warga yang diajukan masuk program pembiayaan BPJS gratis Pemprov Kaltim, baru 1.918 orang yang disetujui.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Ulama Balikpapan, Perkuat Kesadaran JKN Berbasis Syariah

Artinya, masih ada sekitar 1.882 warga yang status jaminan kesehatannya belum jelas.

“Jangan sampai saat masyarakat sakit, baru kita menjelaskan kendala administrasi,” ujarnya.

Politisi PKB itu menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sekadar masalah administratif.

Sebab, dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara cepat.

Menurutnya, kondisi itu memperlihatkan lemahnya sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan program BPJS gratis.

Padahal, kebutuhan layanan kesehatan masyarakat tidak bisa menunggu proses birokrasi yang panjang.

Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif mencari solusi agar warga yang belum masuk tanggungan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

“Jadi harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil supaya aturan jangan terlalu saklek,” katanya.

Selain menyoroti cakupan peserta, DPRD juga mulai mengingatkan potensi membengkaknya beban anggaran BPJS kesehatan yang dapat berdampak terhadap APBD Kota Bontang.

Rekan Yusuf di Komisi, Ubaya Bengawan mengatakan kekurangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk program jaminan kesehatan saat ini masih bisa ditutupi melalui perubahan anggaran tahun berjalan atau melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Baca juga: Ketua DPRD Bontang Ingatkan PUPR soal Perencanaan Proyek, Belajar dari Kasus Tugu Selamat Datang

Ia menilai skema TJSL tersebut bisa untuk mengurangi tekanan anggaran daerah di tengah ancaman efisiensi fiskal beberapa tahun ke depan.

“TJSL dari perusahaan dan dukungan pemerintah provinsi perlu terus diperkuat. Karena beban anggaran daerah juga diperkirakan semakin berat,” jelasnya.

Pasalnya jika beban daerah saat ini harus diakui berat, untuk menopang pembangunan dengan efesiensi dan inflasi harga yang terjadi dampak perang Amerika, Israel dengan Iran.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mulai mencari sumber pembiayaan alternatif agar program layanan publik tidak terganggu.

“Pemerintah perlu menyiapkan opsi lain agar program-program daerah tetap berjalan dan tidak terdampak secara signifikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bontang Bakhtiar Mabe mengakui proses pengusulan peserta BPJS gratis masih terkendala pada tahap verifikasi di tingkat provinsi.

Menurutnya, pemerintah kota hanya bertugas mengusulkan data calon penerima, sedangkan persetujuan akhir berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Ranahnya memang di provinsi, kami di daerah hanya mengusulkan saja,” pungkasnya. (*)