DLHK Berau Usulkan Kenaikan Tarif Retribusi Sampah, Operasional Armada Capai Rp3,5 Miliar

Ringkasan Berita:

• Pendapatan retribusi sampah Berau hanya Rp800-900 juta per tahun.
• Biaya BBM armada pengangkut sampah mencapai Rp3,5 miliar per tahun.
• DLHK Berau mengkaji penyesuaian tarif agar pengelolaan sampah lebih mandiri.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEN - Biaya retribusi kebersihan atau iuran sampah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau setiap tahun diketahui lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional armada pengangkut sampah.

Karena itu, diperlukan penyesuaian tarif retribusi yang wajar agar biaya operasional armada tidak memberatkan keuangan daerah.

Berikutnya, tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari menjelaskan total retribusi sampah yang masuk ke kas daerah setiap tahun hanya mencapai Rp800-900 juta.

Jumlah itu bahkan belum memenuhi 30 persen biaya yang harus dikeluarkan untuk urusan BBM armada.

Baca juga: 6 Kampung di Berau Disiapkan Jadi Pusat Budidaya Ikan Bioflok

"Karena BBM saja mencapai Rp3,5 miliar per tahun. Sehingga kalau kita lihat angka retribusi sampah yang masuk, perbandingannya sangat jauh," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (12/5/2026).

Volume Sampah Capai 100 Ton per Hari

Diakuinya, biaya operasional untuk armada pengangkut sampah itu digelontorkan dalam jumlah yang cukup besar mengingat volume sampah yang diangkut per hari juga tidak sedikit, mencapai 90-100 ton.

"Jadi, volume sampah yang besar memaksa kita untuk menyiapkan biaya operasional yang mencukupi," jelasnya.

Tingginya volume sampah tersebut dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat di Kabupaten Berau.

Kondisi ini membuat armada pengangkut sampah harus beroperasi secara rutin setiap hari untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Baca juga: Link dan Syarat Beasiswa Berau 2026 untuk Siswa dan Mahasiswa, Besok Pendaftaran Ditutup!

Selain biaya BBM, operasional pengelolaan sampah juga membutuhkan anggaran untuk perawatan kendaraan, pengadaan suku cadang, hingga biaya tenaga kerja petugas kebersihan di lapangan.

Tarif Retribusi Dinilai Tidak Relevan

Untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian finansial, Zulkifli menegaskan perlunya penyesuaian tarif retribusi.

Sebab, tarif retribusi yang ada saat ini tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.

Pihaknya juga sedang mengkaji aturan yang diperlukan demi penyesuaian itu.

Selanjutnya, Zulkifli berharap agar penyesuaian tersebut dapat diterima semua pihak, mulai dari jajaran eksekutif dan legislatif hingga masyarakat luas.

"Sudah lama tarif ini tidak diperbarui. Kami juga sedang mengkaji aturan baru agar pengelolaan sampah bisa lebih mandiri dan maksimal," tandasnya. (*)