Kamis, 14 Mei 2026

Berita Bontang Terkini

DPRD dan Pemkot Bontang Sepakat Coret Proyek Danau Kanaan dari Skema Multiyears

DPRD Bontang resmi membatalkan rencana proyek Multi Years Contract (MYC) Danau Kanaan melalui Sidang Paripurna ke-4

Tayang:
Penulis: Muhammad Ridwan | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDWAN
PEMBATALAN PROYEK - Walikota Bontang Neni Moerniaeni usai Sidang Paripurna ke-4 yang digelar di Gedung DPRD Bontang. Beliau menyampaikan alasan pembatalan rencana Revitalisasi Danau Kanaan, lantaran kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk membiayai proyek tahun jamak tersebut, Sekretariat DPRD, Rabu (13/5/2026). (TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDWAN). 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Rencana pengerjaan revitalisasi Danau Kanaan, Kota Bontang melalui skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears dibatalkan.

Pembatalan ini dilakukan lantaran biaya besar yang ditopang melalui APBD dinilai tidak memungkinkan di tengah pengetatan anggaran saat ini.

Rapat Paripurna DPRD khusus untuk pembatalan itu dilaksanakan, Rabu (13/5/2026).

DPRD Bontang resmi membatalkan rencana proyek Multi Years Contract (MYC) Danau Kanaan melalui Sidang Paripurna ke-4 yang digelar di Gedung DPRD Bontang. 

Baca juga: Pasca Putusan MK Batas Wilayah Bontang, Warga Kampung Sidrap Kutim Pembaruan Data di Posko Adminduk

Sidang dipimpin Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam serta dihadiri Walikota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Walikota Agus Haris.

Sebelumnya, DPRD bersama Pemerintah Kota Bontang telah menyepakati pelaksanaan proyek tahun jamak tersebut dengan skema pembayaran selama tiga tahun. 

Namun, seiring penurunan signifikan kondisi keuangan daerah, rencana itu akhirnya dibatalkan secara resmi melalui forum paripurna.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan pemerintah mesti realistis melihat kondisi anggaran saat ini.

Terlebih, kebijakan pengetatan anggaran atau efisiensi diproyeksikan masih akan berlanjut hingga 2028 mendatang.

“Kami mesti rasional dan bertanggung jawab. Tidak bisa dipaksakan,” kata Neni saat diwawancarai seusai rapat paripurna di Sekretariat DPRD Bontang.

Menurutnya, ruang fiskal daerah saat ini sangat tertekan sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas pembangunan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Program-program yang bersifat mandatori, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang masih mampu ditopang APBD menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Neni menjelaskan, pemerintah tidak ingin memaksakan proyek senilai Rp267 miliar di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.

Menurutnya, pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan turun dari sekitar Rp3,1 triliun menjadi Rp2,8 triliun.

Bahkan, proyeksi pendapatan pada 2027 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,5 triliun.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved