Biosolar Langka di Kubar, DPRD Soroti Dugaan Hilangnya Kuota BBM Subsidi di Sejumlah APMS

Ringkasan Berita:

• DPRD Kubar menilai kelangkaan biosolar dipicu distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
• Sejumlah APMS disebut memiliki kuota, namun biosolar tidak tersedia di lapangan.
• DPRD meminta pemerintah memperketat pengawasan kendaraan bodong dan Pomini ilegal.

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - DPRD Kutai Barat (Kubar) menyoroti dugaan hilangnya kuota BBM subsidi di sejumlah APMS.

Hal ini disebut menjadi salah satu penyebab utama sulitnya masyarakat memperoleh biosolar dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe, mengatakan persoalan BBM subsidi di Kubar bukan karena kekurangan pasokan dari pusat, melainkan distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran sehingga banyak kuota tidak sampai ke masyarakat.

“Kalau menurut saya, Kubar sebenarnya tidak kekurangan BBM. Kami pernah menanyakan langsung ke Samarinda dan dijelaskan stok itu ada. Cuma pendistribusiannya yang tidak jelas,” kata Sepe usai rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM subsidi di Kantor DPRD Kubar, Rabu (13/5/2026).

Dugaan Kuota Tidak Tersalurkan

Menurutnya, dalam RDP terungkap adanya sejumlah APMS yang seharusnya menerima kuota biosolar subsidi, namun distribusinya diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga: DPRD Kubar Soroti Distribusi BBM Subsidi, Kelangkaan Biosolar Dinilai Tak Wajar

“Ada APMS yang punya kuota, tapi minyaknya tidak ada. Pertanyaannya, kuota itu pergi ke mana. Akhirnya yang jalan hanya beberapa titik seperti di Begung, Melak, dan Muara Lawa,” ujarnya.

Ia menilai hilangnya kuota di sejumlah APMS tersebut menjadi pemicu antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi di berbagai wilayah Kubar dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalau distribusi ini merata tentu tidak akan terjadi kelangkaan seperti sekarang. Ini yang harus ditelusuri pemerintah,” tegasnya.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor transportasi, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang menggantungkan kebutuhan operasional kendaraan pada biosolar subsidi.

Kendaraan Bodong dan Pomini Disorot

Selain soal distribusi, Sepe juga menyoroti maraknya kendaraan “bodong” yang diduga melakukan pengisian berulang di SPBU hingga keberadaan penjual BBM eceran ilegal atau “Pomini”.

Baca juga: Pemkab Kutai Barat Cari Solusi Atasi Krisis BBM, Evaluasi Kuota hingga Tambah Penyalur Biosolar

Menurutnya, praktik tersebut turut memperburuk distribusi BBM subsidi di lapangan.

“Mobil bodong yang bolak-balik antre itu harus ditertibkan. Begitu juga Pomini yang tidak berizin. Jangan dibiarkan terus,” katanya.

DPRD Kubar, lanjut Sepe, meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi dan menyelidiki dugaan hilangnya kuota di sejumlah APMS.

“Kami minta pemerintah serius menelusuri masalah ini supaya masyarakat tidak terus dirugikan akibat kelangkaan BBM subsidi,” tandasnya. (*)