Hari Kebebasan Pers Sedunia, AJI Balikpapan Ungkap Maraknya Swasensor di Redaksi

Ringkasan Berita:

• AJI Balikpapan menyoroti maraknya praktik swasensor di ruang redaksi yang dilakukan jurnalis karena tekanan dan rasa takut.
• Data terbaru menyebut 80 persen jurnalis mengaku melakukan sensor mandiri terhadap karya jurnalistiknya.
• AJI Balikpapan menilai fenomena ini menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan kualitas demokrasi.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan menyoroti fenomena swasensor atau sensor mandiri yang kian marak terjadi di ruang redaksi. 

Berdasarkan data terbaru, 80 persen jurnalis mengaku secara sadar melakukan sensor terhadap karyanya demi alasan keamanan pribadi hingga tekanan kepentingan bisnis.

Isu tersebut menjadi bahasan utama dalam diskusi publik memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 bertajuk ‘Menggugat Sensor Mandiri dan Runtuhnya Pagar Api di Ruang Redaksi’ yang digelar di Puan Kopi Martadinata, Selasa (12/5/2026).

Ketua AJI Balikpapan, Erik Alfian, mengungkapkan bahwa tren kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat. 

Baca juga: Aji Balikpapan Ajak Masyarakat Peringati WPFD 2025 Lewat Nobar Film Cut to Cut dan Diskusi 

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 89 jurnalis menjadi korban kekerasan, melonjak dari 73 kasus pada tahun sebelumnya.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi ancaman serius bagi profesi ini,” ujarnya di hadapan peserta diskusi yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, hingga praktisi hukum.

Selain kekerasan fisik dan verbal, fenomena swasensor menjadi ancaman yang merusak kualitas demokrasi.

Mengutip data Yayasan Tifa, Populix, dan Konsorsium Jurnalisme Aman, sebanyak 522 dari 655 responden jurnalis (80 persen) memilih melakukan sensor mandiri.

Baca juga: AJI Balikpapan Dorong Pemberitaan Ramah Gender dan Ruang Kerja Aman Bagi Jurnalis Perempuan

Topik yang paling banyak disensor meliputi pemberitaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), isu kriminalitas, hingga kebijakan pemerintah.

“Jurnalis terpaksa melakukan swasensor karena takut terjerat UU ITE, menjaga keamanan pribadi, hingga menghindari kontroversi. Praktik ini buruk bagi demokrasi karena publik kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan utuh,” tegas Erik.

Ia juga mengkritik kaburnya batas antara kepentingan ekonomi dan independensi redaksi.

Menurutnya, banyak divisi iklan kini memiliki wewenang untuk mengatur konten berita dengan dalih kepentingan bisnis perusahaan.

Baca juga: Aksi Kawal Putusan MK Berujung Ricuh di Banjarmasin, AJI Balikpapan Kecam Kekerasan ke Jurnalis

Senada dengan hal tersebut, Direktur LBH Sentra Juang, Mangara Tua Silaban menilai liberalisasi media memicu menjamurnya perusahaan pers yang justru melemahkan kualitas produk jurnalistik.

Banyak pimpinan media yang kini secara langsung melakukan intervensi terhadap karya jurnalis.

“Intervensi langsung bisa berupa pembatalan tayang berita, pengubahan judul untuk kepentingan tertentu, hingga intimidasi psikologis terhadap jurnalis seperti ancaman mutasi atau pengurangan honor,” ungkap Mangara.