Hak Angket DPRD Kaltim Disebut Macet, Didik Agung: Tekanan Mahasiswa Bisa Memperlancar

Mengenai kemungkinan Fraksi PDI Perjuangan melakukan interupsi pada Rapat Paripurna, ia menyebut keputusan tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi. 

"Nanti kami koordinasikan dulu sama Ketua Fraksi," cetusnya singkat.

Tolak Wacana Bawa Usulan ke Kemendagri

Satu poin krusial yang ditegaskan Didik Agung terkait penolakannya terhadap wacana dari pimpinan dewan untuk memboyong draf usulan Hak Angket ini berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan.

Menurut sudut pandangnya secara pribadi dan fraksi, langkah tersebut dinilai terlalu dini dan menyalahi urutan tata tertib yang berlaku di DPRD Kaltim.

Baca juga: Presiden BEM Unmul Soroti Sikap Golkar dalam Hak Angket di DPRD Kaltim, Terkesan Melindungi

"Menurut saya, menurut Fraksi PDI Perjuangan, enggak perlu lah ini kan. Nanti kalau sudah jadi hak angket, kemudian ada Pansus (Panitia Khusus), baru konsultasi. Kan di tatibnya kan sudah seperti itu nih. Jadi kalau itu belum terjadi, kan untuk apa juga dibawa ke Mendagri," ujarnya.

Begitu pun soal bahan penguat hak angket, bisa berfokus pada keresahan masyarakat.

Di mana desakan digulirkannya hak angket sendiri karena adanya sorotan publik diantaranya pengelolaan anggaran dalam pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar.

Hingga renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar hingga pos–pos anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Hitung-hitungan Politik Hak Angket DPRD Kaltim, Dominasi Golkar jadi Penentu Kuorum Paripurna

Terkait kesiapan internal, Didik Agung memastikan bahwa materi penguat untuk menggulirkan hak angket sudah dikantongi oleh fraksinya.

Komunikasi lintas fraksi dan unsur pimpinan pun diklaimnya tetap berjalan secara intensif di balik layar.

Materi yang akan diselidiki difokuskan penuh pada kebijakan-kebijakan daerah yang selama ini memicu polemik dan menjadi keluhan utama di tengah warga Kaltim.

"Sementara ini kita mana yang menjadi keresahan masyarakat selama ini. Ini yang perlu kita kaji dalam-dalam, indikasinya seperti apa. Ini kan hanya menyelidiki, tidak secara teknis salah dan benar saya rasa. Hasilnya pun kan akan diserahkan kepada instansi vertikal," pungkas Didik Agung menutup wawancara. (*)