Hak Angket DPRD Kaltim Disebut Macet, Didik Agung: Tekanan Mahasiswa Bisa Memperlancar

Ringkasan Berita:

• Didik Agung menyebut proses pengguliran Hak Angket DPRD Kaltim saat ini “macet”, bukan sekadar terkendala.
• Fraksi PDI Perjuangan mendukung tekanan mahasiswa dan kelompok cipayung agar Hak Angket bisa terus bergulir.
• PDI Perjuangan menolak wacana membawa usulan Hak Angket ke Kemendagri sebelum resmi disahkan dalam mekanisme DPRD Kaltim.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Sikap tegas ditunjukkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur terkait kelanjutan usulan Hak Angket di Karang Paci (sebutan DPRD Kaltim).

Partai berlambang banteng moncong putih ini secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa yang menuntut pengguliran hak pengawasan tertinggi tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Agung Eko Wahono, usai menghadiri diskusi publik yang digelar oleh GMNI Cabang Samarinda di Cafe D’Bagios, Jalan KH. Abdurrasyid, Kota Samarinda, Sabtu (16/5/2026) malam. 

Wawancara yang berlangsung bersama Reporter Tribunkaltim.co setelah diskusi tersebut berakhir sekitar pukul 23.35 WITA mengupas tuntas mandeknya proses politik di parlemen daerah.

Baca juga: Diskusi Hak Angket DPRD Kaltim Sepi Fraksi, Akademisi: Tak Paham Fungsi, Senapannya Berkarat

Didik Agung tidak menampik bahwa proses pengusulan Hak Angket di DPRD Kaltim saat ini sedang mengalami kebuntuan. 

Namun, ia menilai kehadiran serta tekanan konsisten dari kelompok cipayung dan aktivis mahasiswa merupakan suntikan energi yang positif.

"Proses sampai saat ini bukan terkendala, tapi memang macet," ungkapnya diawal wawancara.
 
Ia menambahkan, ada harapan dengan ada penyampaian pendapat yang disampaikan akademisi hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah saat diskusi. 

Baca juga: Hak Angket DPRD Kaltim, Golkar Dorong Interpelasi, Gerindra Sebut Bukan Upaya Jatuhkan Pemerintahan

Menurutnya, ketika ada tekanan-tekanan, kemudian ada semangat dari luar, bisa memperlancar semua proses yang ada di dewan

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan tentunya mendukung hal ini supaya ini bisa terjadi, sangat optimis juga berhasil,” imbuhnya.

Saat disinggung mengenai desakan agar usulan Hak Angket langsung dilempar ke Rapat Paripurna hari Senin (18/5/2026) mendatang tanpa harus melalui pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) sebagaimana celah dalam Pasal 149 Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Didik Agung yang juga merupakan Anggota Bamus memberikan pandangan yang penuh kehati-hatian.

Baca juga: Pandangan Fraksi Gerindra Atas Hak Angket DPRD Kaltim Pasca-demo 21 April

Ia menginginkan mekanisme dewan berjalan secara runut, prosedural, dan tertata rapi agar tidak memicu kegaduhan yang tidak produktif di ruang sidang.

Lebih elok menurut Didik Agung, dijadwalkan secara resmi melalui Badan Musyawarah atau mekanisme rapat pimpinan terlebih dahulu.

PDI Perjuangan menginginkan skema berjenjang, mulai dari penyampaian pengusul pada minggu pertama, berlanjut ke tanggapan fraksi pada minggu berikutnya, hingga jawaban pengusul.

"Tapi kalau sekali paripurna ribut masuk jadwal, nanti ribut lagi masuk jadwal, ini kan juga nggak bagus juga buat kita. Tapi kalau kami maunya yang elegan lah sehingga tersusun. Bukan pada persoalan ribut-ribut paripurna jadi jadwal. Ini kan jadi namanya yang enggak elegan lah, walaupun bisa, itu kurang-kurang baik," papar legislator Karang Paci asal dapil Kutai Kartanegara ini.

Baca juga: Objek Hak Angket DPRD Kaltim Masih Ngambang, Sarkowi: Fokus ke Proses Munculnya Anggaran