ASN Pemprov Diminta Sat-Set, Kepala BPSDM Kaltim: Bukan Hanya Kerja Administratif

Ringkasan Berita:

• BPSDM Kaltim meminta ASN tidak lagi bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban administratif.
• ASN didorong lebih lincah, kolaboratif, inovatif, dan berani mengambil keputusan yang terukur.
• Manajemen risiko dinilai penting untuk mendukung kebijakan yang efektif dan akuntabel.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kini diminta tidak lagi bekerja sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Di era pemerintahan modern yang serba cepat, para abdi negara dituntut untuk sat-set atau lebih lincah dan berorientasi pada hasil nyata demi pelayanan publik yang maksimal.

Pesan tegas ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi, dalam sebuah webinar daring bertajuk “Berani Mengambil Kebijakan, Cerdas Mengelola Risiko di Era Pemerintahan Modern”.

Nina Dewi menyoroti perubahan zaman yang begitu dinamis, mulai dari perkembangan teknologi digital hingga tingginya ekspektasi masyarakat.

Menurutnya, birokrasi yang kaku hanya akan membuat Kaltim tertinggal.

Baca juga: Hari Lahir Pancasila, DPRD Balikpapan Budiono Soroti Keadilan Sosial dan Kesenjangan Ekonomi

“Paradigma birokrasi sudah berubah. Jika sebelumnya cenderung bekerja secara administratif dan prosedural, kini aparatur harus lebih lincah, kolaboratif, dan inovatif,” tegas Nina, Senin (1/6/2026).

Pelayanan Publik Harus Berorientasi Hasil

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap aturan memang wajib, namun ASN juga harus mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi warga Benua Etam di lapangan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan birokrasi saat ini tidak lagi semata-mata pada kelengkapan administrasi, tetapi juga sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Perubahan pola kerja tersebut dinilai penting mengingat masyarakat kini menuntut layanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses melalui dukungan teknologi digital.

ASN juga diharapkan mampu membangun kolaborasi lintas sektor agar berbagai persoalan pembangunan dapat diselesaikan secara lebih komprehensif.

Baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Wagub Kaltim Seno Aji Minta Jangan Cuma jadi Pajangan Dinding Kantor

Berani Mengambil Kebijakan

Satu hal yang sering menjadi momok bagi pengambil kebijakan adalah ketakutan akan risiko hukum atau administratif.

Menanggapi hal ini, Nina menekankan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan kecerdasan strategi.

Berani mengambil keputusan cepat di tengah keterbatasan informasi, mengelola potensi masalah secara terukur agar kebijakan tetap akuntabel, hingga memahami setiap konsekuensi dari kebijakan yang diambil agar tidak merugikan masyarakat.

Menurutnya, keberanian mengambil keputusan harus dibangun melalui kompetensi, pemahaman regulasi, serta kemampuan membaca risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan.