Antrean Solar Subsidi Tak Kunjung Terurai, DPRD Balikpapan Desak Solusi Nyata

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan menyoroti antrean panjang solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
• Dugaan penyimpangan distribusi dan sistem kupon antrean menjadi perhatian utama.
• Pemkot dan Pertamina didorong memperkuat pengawasan serta menambah titik layanan solar subsidi.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Antrean solar subsidi di Balikpapan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga kini.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penambahan kuota dan rapat koordinasi lintas instansi, para sopir truk masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi yang menjadi penopang utama aktivitas distribusi barang dan jasa.

Karena itu antrean panjang BBM subsidi jenis solar di Kota Balikpapan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk tiga kali rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Balikpapan, para sopir truk masih harus menghadapi antrean berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Baca juga: Polresta Balikpapan Ungkap Fakta Peristiwa di Jalan Mukmin Faisal, Kasus Pengeroyokan Bukan Begal

Ia menegaskan seluruh pihak terkait harus segera menghadirkan solusi konkret agar persoalan yang telah berlangsung lama ini tidak terus membebani masyarakat, khususnya para pelaku usaha transportasi.

"Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan penjelasan dan solusi agar permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, khususnya para sopir truk, dapat segera ditangani secara bersama-sama," ujar Yono Suherman, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kuota solar subsidi yang telah dilakukan ternyata belum mampu mengatasi antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas distribusi BBM subsidi di lapangan.

Dugaan Penyimpangan Jadi Sorotan

DPRD juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi yang hingga kini masih dikeluhkan para sopir.

Baca juga: Inilah Daftar Kecamatan Rawan Kejahatan di Samarinda dan Balikpapan

Karena itu, Yono mendorong aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan, terutama pada malam hari yang dinilai rawan terjadi penyimpangan.

Selain itu, sistem kupon antrean yang selama ini diterapkan juga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Pasalnya, sistem tersebut dinilai berpotensi memunculkan praktik pungutan liar dan ketidakadilan dalam pendistribusian BBM subsidi.

Keluhan serupa juga disampaikan perwakilan Truck Community Balikpapan (TCB), Wowor.

Ia mengungkapkan antrean solar yang berlangsung hampir setiap hari tidak hanya menghambat aktivitas distribusi barang, tetapi juga memberikan tekanan psikologis bagi para sopir.

Baca juga: PDAM Balikpapan Klarifikasi soal Tagihan Air Pelanggan yang Naik Drastis, Ini Penjelasannya