Setahun Berjalan, Program Makan Bergizi Gratis di Samarinda Masih Belum Merata

Ringkasan Berita:

• Masih ada sekolah di Samarinda yang belum menerima Program Makan Bergizi Gratis meski program sudah berjalan lebih dari setahun.
• Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menegaskan MBG tidak boleh dipaksakan berjalan jika dapur, SDM, dan perizinan belum siap.
• SDN 012 Karang Mulya menjadi salah satu sekolah yang belum mendapat MBG, memicu pertanyaan dari wali murid karena sekolah-sekolah di sekitarnya sudah menerima program tersebut.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Masih adanya sekolah yang belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, mendapat respons dari legislator.

Lebih dari setahun sudah program tersebut berjalan, namun realisasinya di lapangan masih belum merata dan dinilai perlu penguatan-penguatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai distribusi program tersebut masih menyimpan banyak pekerjaan rumah.

Menurut Puji, lambatnya pemerataan Makan Bergizi Gratis bukan semata soal anggaran, melainkan soal kesiapan di lapangan. 

Baca juga: Pemohon Cabut Gugatan UU APBN Terkait Anggaran Makan Bergizi Gratis di MK, Ini Alasannya

Ia mewanti-wanti agar program ini tidak dipaksakan berjalan sebelum semua unsur pendukungnya benar-benar siap.

"Jangan sampai kita bikin Makan Bergizi Gratis di satu sekolah misalnya dengan 3.000 anak sasaran, lalu pengelolanya itu nggak siap. Kan bangunannya seperti apa, SDM-nya seperti apa, dan lain sebagainya," ujar Puji, Jumat (5/6/2026).

Politikus partai Demokrat itu mengakui banyak pihak termasuk sekolah-sekolah yang belum kebagian yang mempertanyakan kapan giliran mereka. 

Namun, ia menegaskan bahwa kendali atas program ini sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah. 

Baca juga: 1.789 SPPG Masih Disanksi, Pemerintah Siapkan Command Center Makan Bergizi Gratis

Kesiapan pengelola ditingkat lokal pun menjadi faktor penentu, mulai dari kelayakan bangunan dapur, ketersediaan SDM, hingga urusan perizinan. 

Dinas Kesehatan, DP2KB, serta tim yang ada di Samarinda juga disebutnya perlu memastikan semuanya benar-benar siap sebelum program dijalankan.

Di sisi lain, Sri Puji tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang sudah mencuat seputar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. 

Ia menyebut sosialisasi perlu diperdalam dan sejumlah hal masih butuh perbaikan termasuk soal keterlibatan UMKM yang sempat dijanjikan namun kenyataannya belum berjalan.

Baca juga: 6 Kontroversi MBG di Era Dadan Hindayana, BGN Beli Motor Listrik Hingga Polemik Kaos Kaki

"Saya kira sudah banyak ya isu-isu tentang Makan Bergizi Gratis seperti apa, mungkin perlu sosialisasi lebih intens, perlu penguatan-penguatan, juga perbaikan sana-sini," katanya.

Puji menyadari bahwa daerah tidak banyak bisa berbuat selain menunggu dan menerima apa yang ditetapkan dari pusat. 

Sistem kerja sama, penunjukan pengelola dapur MBG, hingga keterlibatan pengusaha lokal semuanya ditentukan oleh kebijakan pusat.