Hadapi Tekanan Fiskal, Walikota Samarinda Andi Harun Perkenalkan Konsep 'APBD Cerdas'

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya kapasitas fiskal daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Andi Harun melalui sebuah tulisan reflektif yang ia bagikan usai berdiskusi dengan putrinya mengenai kondisi pasar keuangan, investasi, hingga dampaknya terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Dalam refleksinya, Andi Harun menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan hanya persoalan pasar keuangan nasional.

Baca juga: Link SPMB Samarinda 2026 Online: Jadwal, Syarat SMP Negeri, Kuota Jalur, Hari Pertama Masuk Sekolah

Dampaknya, menurut dia, akan langsung dirasakan oleh pemerintah daerah melalui kenaikan biaya pembangunan, logistik, harga material, serta tekanan inflasi yang berimbas pada kemampuan belanja daerah.

“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” tulisnya.

Kondisi tersebut, lanjut Andi Harun, akan semakin terasa di tengah kebijakan fiskal nasional yang lebih ketat dan disiplin.

Transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah diperkirakan tidak lagi sebesar beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.

Samarinda, kata dia telah mulai merasakan perubahan itu. Jika pada 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda berada di kisaran Rp5,8 triliun, maka pada 2026 turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun. Sementara untuk 2027 diproyeksikan hanya berada di angka Rp3,3 triliun.

“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujarnya.

Menurut Andi Harun, situasi tersebut mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mengelola keuangan daerah.

Fokus tidak lagi pada besarnya APBD, melainkan bagaimana anggaran yang tersedia mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Untuk itu, ia memperkenalkan konsep “APBD Cerdas”, yakni pendekatan pengelolaan anggaran yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, sekitar 30 persen anggaran direncanakan untuk belanja wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai subsidi bagi masyarakat.

Kemudian 20 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, terutama pengendalian banjir, drainase, jalan lingkungan, hingga konektivitas logistik yang menjadi kebutuhan utama Kota Samarinda.

Sektor pemberdayaan ekonomi dan UMKM mendapat porsi 10 persen untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.