Hadapi Tekanan Fiskal, Walikota Samarinda Andi Harun Perkenalkan Konsep 'APBD Cerdas'

Sementara 30 persen lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi dan operasional pemerintahan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan reformasi birokrasi.

Selain itu, lima persen anggaran disiapkan sebagai dana cadangan dan mitigasi risiko, termasuk untuk menjaga stabilitas harga pangan dan penanganan bencana.

Sedangkan lima persen sisanya diarahkan pada inovasi serta transformasi digital melalui pengembangan program Smart City dan digitalisasi pelayanan publik.

Di sisi pendapatan, Andi Harun memperkirakan sekitar 60 persen APBD Samarinda masih akan bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mampu menyumbang sekitar 36 persen atau setara Rp1,2 triliun.

Ia mengakui target tersebut tidak mudah dipertahankan di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Namun menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain terus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang ada.

“Dalam situasi ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya,” tegasnya.

Sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara bersama Balikpapan, Samarinda juga menghadapi tekanan tambahan berupa meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, Andi Harun menilai transformasi pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

Menurutnya, keberhasilan sebuah daerah pada masa mendatang tidak lagi ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan kemampuan pemerintah mengelolanya secara cerdas dan tepat sasaran.

“Perilaku anggaran Samarinda harus bertransformasi menjadi adaptif, tangguh, dan cerdas. Sebab masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya,” tutup Andi Harun. (*)