Reaksi PKB Saat Paripurna Hak Angket DPRD Kaltim Gagal Kuorum 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengguliran Hak Angket dipastikan gagal mencapai kuorum lantaran sejumlah anggota dewan absen, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hadir full team memilih untuk bersikap bijak dan menghormati keputusan politik yang diambil oleh fraksi-fraksi lain di Karang Paci sebutan Gedung DPRD Kaltim.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa kehadiran dan ketidakhadiran dalam sidang merupakan kedaulatan penuh dari masing-masing fraksi yang ada di parlemen.

"Kalau kami kan tidak bisa menilai seperti itu (adanya unsur kesengajaan), karena itu kan kewenangan masing-masing fraksi. Semua fraksi memiliki hak untuk berpendapat," ujar Damayanti yang dikutip TribunKaltim.co.

Baca juga: 2 Aliansi Besar Bakal Gelar Unjuk Rasa Tuntut Gubernur Kaltim Mundur dan Kawal Hak Angket DPRD

Ia menambahkan, Fraksi PKB berkomitmen untuk tidak mengintervensi ataupun memaksakan sikap politiknya kepada fraksi lain, termasuk kepada Fraksi Golkar dan fraksi-fraksi kedewanan lainnya yang tidak hadir dalam rapat penting tersebut.

"Alhamdulillah, enam anggota kita hadir semua, tetapi kita tidak bisa mengintervensi fraksi lain untuk melakukan sikap yang sama dengan fraksi PKB. Kita menghargai itu. Kita kan enggak bisa memaksakan orang lain memiliki pandangan dan pendapat yang sama dengan kita," imbuhnya.

Berbeda dengan beberapa fraksi yang tampak lowong, Damayanti memastikan bahwa internal Fraksi PKB sangat solid dalam mengawal jalannya fungsi pengawasan legislatif ini. 

Disinggung mengenai langkah ke depan mengingat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim berencana melakukan penjadwalan ulang rapat paripurna, Damayanti memastikan PKB tidak akan bergeser dari komitmen awal.

Menurutnya, arah politik fraksi sudah sangat jelas dan tegak lurus dengan instruksi pimpinan partai di tingkat wilayah.

Baca juga: Alasan Fraksi Golkar Absen dalam Paripurna Hak Angket DPRD Kaltim

"Insyaallah kami tetap akan berkomitmen seperti yang diinstruksikan oleh Ketua DPW PKB Kalimantan Timur, bahwasanya Fraksi PKB harus berada di barisan masyarakat. Selama pemerintahan provinsi itu jalannya adalah untuk masyarakat, maka kami akan mendukung itu. Tetapi selama itu tidak berpihak kepada masyarakat, maka kami siap bersama-sama masyarakat," kata Damayanti

Mengenai adanya potensi 'mentoknya' regulasi Hak Angket di mana merujuk saran Kemendagri jika paripurna berulang kali gagal kuorum maka hak angket terancam gugur Damayanti mengaku realistis namun tetap optimis.

Sebab, syarat formil jalannya Hak Angket memang terbilang ketat dan wajib memenuhi kuorum minimal 3/4 dari total anggota dewan, atau setidaknya dihadiri oleh 41 anggota kedewanan yang sah.

"Kita kan tidak pernah tahu ke depannya apakah ada perubahan sikap dari teman-teman yang lain yang pada hari ini tidak hadir. Jikapun kemudian dijadwalkan paripurna kembali namun tanpa kuorum, artinya kita memang terbentur di mekanisme itu," urainya.

Baca juga: Paripurna Hak Angket Gagal Kuorum, PDIP Kaltim: Biarkan Rakyat Menilai Sendiri

Namun, ia menggarisbawahi bahwa gagalnya kuorum Hak Angket bukan berarti akhir dari perjuangan kedewanan bagi masyarakat Benua Etam.

Ranah perjuangan untuk apa yang menjadi harapan masyarakat itu kan tidak hanya sekedar di Hak Angket.