Kelangkaan BBM Subsidi di Kutai Barat Belum Kelar, APMS Temui Bupati Kubar

Ringkasan Berita:

• APMS mendatangi Bupati Kutai Barat untuk menuntut normalisasi kuota Biosolar dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
• Meski kuota Biosolar Kutai Barat disebut mencapai 600 ton per bulan, masyarakat masih sering mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah.
• APMS juga meminta pelayanan BBM subsidi diperluas ke Kecamatan Barong Tongkok karena warga masih harus ke Melak atau Sekolaq Darat untuk mendapatkan Biosolar dan Pertalite.

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan masyarakat. 

Merasa belum ada perbaikan signifikan pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, Aliansi Peduli Masyarakat Sendawar (APMS) kembali mendatangi Kantor Bupati Kutai Barat, Jumat (12/6/2026).

Mereka ingin bertemu Bupati Kubar Frederick Edwin untuk menyampaikan langsung keluhan terkait distribusi BBM subsidi yang dinilai masih bermasalah.

Dalam pertemuan tersebut, APMS meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menormalkan kuota Biosolar dan memastikan distribusinya tepat sasaran.

Mereka juga menyoroti masih terbatasnya titik pelayanan BBM subsidi yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan Biosolar maupun Pertalite.

Baca juga: Relawan Damkar dan Ambulans di Kaltim Sulit Dapat BBM Subsidi, Fuad Desak Ada Kebijakan Khusus

Ketua APMS, Darsono Edward, mengatakan pihaknya kembali menyampaikan dua tuntutan utama yang sebelumnya juga telah disuarakan dalam RDP bersama DPRD Kutai Barat.

"Kami datang kembali untuk menyampaikan dua hal yang sama seperti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, yakni meminta agar kuota Biosolar di Kutai Barat benar-benar kembali normal dan memastikan distribusinya tepat sasaran," kata Darsono.

Menurutnya, hingga kini kondisi di lapangan belum menunjukkan perubahan berarti meskipun persoalan tersebut telah dibahas sekitar satu bulan lalu.

Padahal, berdasarkan informasi yang diterima APMS, kuota Biosolar untuk Kutai Barat mencapai sekitar 7.200 ton per tahun atau setara 600 ton per bulan.

Baca juga: QR Code BBM Subsidi Akan Diubah dan Dilengkapi Fitur Tambahan, Ini Alasan BPH Migas

"Kami ingin memastikan apakah kuota itu benar-benar sampai dan tersedia di Kutai Barat. Karena dari pengamatan masyarakat, masih sering terjadi kelangkaan di sejumlah titik," ujarnya.

Darsono mengungkapkan pihaknya menduga terdapat selisih atau kehilangan sejumlah kuota BBM subsidi.

Namun ia menegaskan dugaan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah bersama instansi terkait.

"Dari hitung-hitungan sementara memang ada indikasi kehilangan beberapa ton, tetapi ini masih dugaan. Karena itu kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyelidikan agar diketahui apakah kuota tersebut benar-benar sesuai atau ada yang tidak sampai ke daerah," jelasnya.

Baca juga: Belum Ada Tanda-tanda Rupiah Menguat, Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Soroti Minimnya Titik Pelayanan 

Selain persoalan kuota, APMS juga menyoroti minimnya titik pelayanan BBM subsidi di wilayah Kutai Barat, khususnya Kecamatan Barong Tongkok.

Menurut Darsono, masyarakat di wilayah tersebut hingga kini masih harus menuju Melak atau Sekolaq Darat untuk mendapatkan Biosolar maupun Pertalite karena belum tersedia di SPBU setempat.