TribunKaltim/

Citizen Journalism

Lubang Tambang Pencabut Nyawa

SUDAH 11 orang meninggal di bekas lubang galian tambang yang ada di Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Lubang Tambang Pencabut Nyawa
tribunkaltim.co/Nevrianto Hardi Prasetyo
TANPA PEMBATAS - Salah satu lubang tambang di Kota Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang tidak dipasang pagar pembatas. 

Oleh: Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman, Samarinda

SUDAH 11 orang meninggal di bekas lubang galian tambang yang ada di Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Situasi ini tentu saja sudah termasuk dalam kategori "darurat". Artinya, situasi darurat ini memiliki derajat kegentingan luar biasa yang membutuhkan penyelesaian dengan cepat dan tidak boleh ditunda-tunda lagi.

Peristiwa yang terjadi berulang-ulang ini, setidaknya memaksa nalar publik untuk bertanya akan 2 (dua) hal : Pertama, mengapa kejadian ini terus menerus terulang? Ada kecenderungan situasi ini terus dibiarkan tanpa dapat diselesaikan. Pembiaran ini serasa mengacak-acak rasa keadilan publik, telebih bagi keluarga korban. Kedua, siapa pihak yang harus bertanggung jawab dengan kejadian ini?

Kematian 11 orang ini bukanlah bencana alam. Untuk itu, menjadi mustahil ketika peristiwa ini berlalu begitu saja tanpa ada pihak yang harus ditagih pertanggungjawabannya secara hukum.

BACA JUGA: Calon Bupati dan Wabup Petahana Ini Wajib Ajukan Cuti Kampanye

Peristiwa Pidana

Kasus meninggalnya 11 orang di bekas lubang galian tambang, bukanlah peristiwa biasa. Namun dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana. Artinya, harus ada pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika memenuhi dua unsur yakni telah melakukan perbuatan pidana (actus reus) dan padanya terdapat aspek pertanggungjawaban pidana (mens rea).

Dalam kasus ini, hilangnya nyawa manusia diakibatkan oleh "kesengajaan atau kelalaian/kealpaan". Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Kealpaan atau kelalaian di sini merujuk kepada dua hal : Pertama, kelalaian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban penanggung jawab usaha sebagaimana yang telah diperintahakan undang-undang, khususnya reklamasi dan pascatambang. Artinya, tidak dilakukannya reklamasi dan pascatambang inilah, yang mininggalkan lubang yang kemudian menyebankan hilangnya nyawa manusia. Kedua, tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dari penanggung jawab usaha terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

BACA JUGA: Token Listrik Anda Dicuri Mafia? Begini Cara Menghitung Pulsa Prabayar

Halaman
123
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help