Disodori 6 Poin Pernyataan, Wakil Bupati Hanya Mau Tanda Tangan 1 Poin
Belakangan Asmah Gani bersedia menandatangani satu dari enam poin pernyataan kesanggupan Pemkab Nunukan melaksanakan tuntutan.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Wakil Bupati Nunukan Hajjah Asmah Gani menolak menandatangani enam poin surat tuntutan yang disodorkan Aliansi Mahasiswa Pembebas Rakyat (Ampera) kepadanya.
Awalnya dia sama sekali tidak mau menandatangani satu poin pun tuntutan yang disampaikan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pendidikan Diluar Domisili (PDD) Politeknik Negeri Nunukan dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun yang berdemonstrasi di Kantor Bupati Nunukan, Kamis (11/2/2016).
Belakangan Asmah Gani bersedia menandatangani satu dari enam poin pernyataan kesanggupan Pemkab Nunukan melaksanakan tuntutan terkait upaya mengatasi krisis listrik di Pulau Nunukan.
Asmah Gani menandatangani poin tuntutan yang berisi kesediaan Pemkab Nunukan dan Manajer PT PLN Persero Rayon Nunukan menghadirkan General Manajer PT PLN Persero Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta Direktur PT Bugak maupun Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Utara, untuk menjelaskan persoalan krisis listrik di Pulau Nunukan.
Apabila tidak dapat menghadirkan pihak terkait, maka dalam waktu 1x24 jam mahasiswa akan menduduki Kantor PT PLN Persero Rayon Nunukan.
"Poin kedua dan seterusnya itu kewenangan Bupati. Jadi saya hanya menandatangani poin pertama,” ujarnya.
Baca: Mahasiswa Kembali Demonstrasi Protes Listrik
Dia menjelaskan, Bupati Nunukan Basri sedang tidak berada di tempat karena menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi. Bupati berada di Jakarta sekaligus menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
Meskipun bersedia menghadirkan pihak-pihak yang diminta mahasiswa, Asmah Gani berharap agar Pemkab Nunukan diberikan waktu yang memadai. Sebab, untuk menghadirkan pihak yang diminta mahasiswa, harus melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu tidak singkat.
''Ini bukan hanya mendatangkan dari Tarakan. Tetapi harus mendatangkan dari Jakarta. Jadi tidak bisa besok langsung datang,” katanya.
Dia juga beralasan, Pemkab Nunukan maupun Polisi akan disibukkan dengan agenda menyambut tamu negara pada 13-16 Februari ini.
“Nunukan akan kedatangan tamu negara, jadi mohon pengertiannya,” ujarnya.
Asmah Gani menawarkan agar pertemuan yang diharapkan para mahasiswa bisa dilaksanakan pada 22 Februari mendatang.
Koordinator aksi, Jumadi Arizal berharap, pertemuan pada 22 Februari mendatang bisa menjadi solusi mengatasi krisis listrik di Nunukan. (*)
