Pemerintah Tak Larang Perusahaan Beri Tebusan tapi Tak Akan Bantu Fasilitasi

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Sepuluh Warga Negara Indonesia (WNI), hingga kini masih disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf, di Filipina Selatan.

Mereka masih menunggu uang tebusan sebesar 50 juta Peso, atau sekitar Rp 14,3 miliar.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih mengupayakan membebaskan 10 WNI melalui jalur dialog.

Ia yakin para sandera bisa dibebaskan dengan cara tersebut.

"Insya Allah," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, usai menghadiri Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016).

Soal permintaan uang tebusan, Wakil Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tebusan kelompok Abu Sayyaf.

Baca: Begitu Dahsyat Perlawanan Abu Sayyaf, Sersan Erico Minum Darah Sendiri agar Tak Mati Kena Ranjau

Namun bila perusahaan kesepuluh WNI tersebut berniat memenuhi tebusan tersebut, pemerintah tidak bisa melarang.

Namun pemerintah juga tidak akan memfasilitasinya.

"Tentu kita tidak bisa larang, tapi Pemerintah tidak memfasilitasi itu," katanya.

Sementara Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pembayaran uang tebusan untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filiphina itu diserahkan keputusannya kepada perusahaan.

Menurutnya Pemerintah tidak akan turut campur mengenai rencana pemberian uang tebusan itu.

Baca: Pemerintah Filipina Harus Beri Jaminan Kemanan Sandera

"Pemerintah tak mengikuti pembayaran tebusan. Itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan. Pemerintah tak ikut campur," ujar Badrodin, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2016).

Menurutnya lantaran konstitusi Filipina tidak memperbolahkan pasukan negara asing melakukan operasi militer di wilayah hukumnya, maka kata Badrodin pembebasan sandera dipercayakan sepenuhnya kepada militer Filipina.