Anggaran General Check Up Dihemat Rp 20 Juta per Anggota Dewan​

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) memaksa pemerintah daerah berhemat.

Salah satu instansi yang terkena imbas adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang notabene mengurus segala keperluan rumah tangga 35 anggota DPRD Kaltara.

Sekretaris DPRD Kaltara Abdul Madjid menjelaskan, langkah penghematan tidak bisa dihindari akibat menyusutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalur pemerintah (pusat/Kementerian Keuangan) ke pemerintah provinsi (pemprov).

Dari segi program kerja tetap DPRD sebut Madjid tak banyak berubah sebab telah disusun dan teranggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Seperti halnya perjalanan dinas dan tunjangan-tunjangan anggota DPRD tidak mengalami revisi.

Baca: Tekan Biaya Operasional dengan Menyewa Mobil Swasta

"Program kerja mereka dalam 1 tahun. Dan itu sudah dianggarkan waktu menyusun tahun 2015 yang lalu. Jadi seperti perjalanan dinas tidak terpengaruh karena sudah diprogramkan 1 tahun," sebutnya saat ditemui Tribun Kaltim, Selasa (6/9/2016).

Demikian juga perjalanan dinas yang sifatnya partai, mendadak, mendampingi tamu telah terakomodir. Termasuk perjalanan-perjalanan dinas saat mendampingi kunjungan menteri-menteri bersama Gubernur.

Madjid mengutarakan, penghematan dilakukan pada pos-pos anggaran kegiatan yang sifatnya temporer.

Seperti kata mantan Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara itu, rencana melengkapi fasilitas garasi kendaraan dinas anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD akhirnya urung dilaksanakan.

"Itu sebetulnya sedikit prioritas, tetapi karena ada pengurangan anggaran itu jadi ditunda dulu. Kami tadinya meminta adanya penambahan. Tetapi kami diarahkan untuk "menggeser-geser" anggaran saja dulu. Menyesuaikan," sebutnya.

Baca: Berhemat, Pemkot Samarinda Tunda Tunjangan Insentif

Menurutnya, saat ini juga tengah dilaksanakan analisa pendalaman program-program kegiatan yang anggarannya diprediksi tidak terpakai atau dapat diefisiensi.

Salah satunya adalah general check up 35 anggota DPRD Kaltara.

Semula general check up dianggarkan Rp 30 juta bagi setiap anggota dewan yang mencakup satu istri dan dua anaknya. Kata Madjid, anggaran itu dapat dihemat sebanyak Rp 20 juta per anggota DPRD.

"Kami memakai RSUD Tarakan. Standar check up-nya standarnya hanya Rp 2 juta lebih. Dikalikan 4 orang (1 anggota DPRD plus 1 istri dan 2 anak) hanya sekitar Rp 10 juta. Berarti masih diefisiensi Rp 20 juta. Dikalikan 35 anggota DPRD?" tuturnya.