TribunKaltim/

Soal Pergantian Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ini Pendapat Akademisi

Pemberhentian pimpinan DPRD sebelum masa jabatannya berakhir, dapat dilakukan dengan 4 alasan

Soal Pergantian Jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ini Pendapat Akademisi
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Herdiansyah Hamzah alias Castro 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah memberikan pandangan hukum tata negara, terkait perselisihan pergantian jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda.

Perselisihan pergantan jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda antara Alphad Syarif dan Jafar Abdul Gaffar sebagai kader DPD II Partai Golkar Samarinda.

Sebelum memaparkan, Herdiansyah mengatakan, berusaha seobjektif mungkin memberikan pandangan dalam kacamata hukum tata negara, tanpa tendensi keberpihakan kepada pihak manapun.

Baca: Abdul Kadir: Alphad Sudah Tak Memenuhi Syarat Jadi Ketua DPRD

"Pemberhentian pimpinan DPRD sebelum masa jabatannya berakhir, dapat dilakukan dengan 4 alasan, yakni, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan sebagai anggota DPRD dan diberhentikan sebagai pimpinan DPRD," ucap Castro, panggilan akrabnya, Senin (20/2/2017).

Menurut dia, perselisihan pergantian jabatan Ketua DPRD Samarinda diusulkan melalui partai politik yang bersangkutan. ‎

"Dan itu menjadi hak partai politik sebagaima dirujuk pada Pasal 42 ayat (3) huruf b PP 16/2010 tentang Pedoman Pernyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD (Lihat juga tata tertib DPRD Samarinda)," tuturnya.

Jika yang bersangkutan keberatan alias menolak untuk diberhentikan?‎

Baca: Alphad Sebut SK Penunjukan Ketua DPRD Ditandatangani Aburizal Bakrie

Menurut Castro, keputusan partai yang mengusulkan pemberhentiannya sebagai ketua DPRD, maka ini dikategorikan sebagai perselisihan partai politik.

"Silahkan baca penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2011 tentang Perubahan UU 2/2008 tentang Partai Politik, secara eksplisit menyebutkan bahwa cakupan perselisihan Partai Politik.

Itu meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik," bebernya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help