Korupsi KTP Elektronik
KPK Bantah Bahas Kasus Korupsi e-KTP dengan Jokowi
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief juga membantah pimpinan KPK terbelah terkait status anggota DPR yang terkait kasus itu.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas kasus KTP Elektronik atau e-KTP.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief juga membantah pimpinan KPK terbelah terkait status anggota DPR yang terkait kasus itu.
"Enggak ada pertemuan dengan Presiden untuk membicarakan kasus, tidak pernah ada. Sudah lama kasusnya. Bayangkan saja sekitar Rp 2,3 triliun itu (kerugian negara) menurut perhitungan sementara," kata Laode, Senin (6/3).
Laode memastikan kembali e-KTP merupakan kasus lama sehingga seluruh pimpinan sepakat segera diselesaikan.
Selain itu, kasus KTP elektronik dianggap menyangkut kemashalatan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk mengulur-ngulur waktu pengusutan kasus tersebut.
Baca: Siapa Saja Nama Besar yang Bakal Disebut dalam Sidang Kasus e-KTP, Ini Daftarnya
Baca: Sejumlah Nama Besar Bakal Disebut dalam Sidang Kasus e-KTP, KPK Harap tak Ada Guncangan Politik
"Jadi dari segi jumlah uangnya banyak terus kasusnya sudah lumayan lama," ucapnya.
Mengenai tersangka lain dalam kasus tersebut, Laode meminta semua pihak mengikuti perkembangan tersebut.
"Karena sudah dibicarakan karena ini melibatkan banyak pihak baik itu eksekutif maupun legislatif itu saja," kata Laode.
Laode menuturkan kerugian negara kasus e-KTP dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Termasuk, apakah kerugian negara melebihi Rp 2,3 triliun. "Ya tergantung nanti kita lihat mungkin selama persidangan akan ada fakta-fakta baru supaya bisa lebih dari itu," kata Laode.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap, ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dia merupakan orang yang paling keras menolak proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP.
Ahok mengatakan hal itu untuk mengomentari isu yang menyebutkan dia ikut menerima dana dari pengadaan E-KTP.
"Saya paling keras menolak E-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok .
