Pemprov Kaltim Masih Takut untuk Cabut Ratusan IUP Non-CnC, Begini Komentar Jatam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Belum jelasnya sikap Pemprov melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim terkait progress Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengantongi sertifikasi clean and clear (CnC) dan non CnC dikomentari Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang.

"Pemprov Kaltim sebenarnya sudah menyerahkan daftar IUP ke Kementerian ESDM, tetapi pemprov sendiri belum berani mengumumkan. Coba dikonfirmasi ke Distamben, mengapa belum umumkan," ujarnya kepada Tribunkaltim.co.

Baca: Awang Faroek Ingin Ratusan IUP CnC Segera Dicabut, Tapi Kepala Distamben Bilang Jangan Dulu

Rupang menyatakan keliru jika Distamben Kaltim menganggap banyaknya IUP di Kaltim menjadi alasan tak diumumkannya IUP CnC dan non CnC tersebut.

"Oh, salah jika seperti itu. Keliru. Begini saja. Berapa jumlah non CnC, segera dicabut, dan kami mendukung. Aturan mainnya seperti itu.

Permen ESDM sudah memberikan kewenangan untuk itu. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, provinsi juga memiki kewenangan mencabut dan tak lagi diserahkan ke daerah," kata Rupang.

Baca: Ada Uang Debu Lho untuk Warga yang Terkena Dampak Kegiatan Tambang Batubara

Menurutnya, ketakutan berlebihan jika takut dituntut. Kaltim ini justru kemunduran. Sumsel sejak pertengahan tahun kemarin sudah umumkan di media cetak, dan disebutkan perusahaan mana saja yang masuk masa izin habis, izin tak diperpanjang. Itu harus diumumkan, jika tidak pemerintah kalah dengan perusahaan.

Rupang mengaku sudah memiliki data tersendiri berapa jumlah tambang CnC dan non CnC yang ada di Kaltim.

Baca: Siap-siap, Ratusan Tambang Non CnC di Daerah Ini akan Dicabut Izinnya Awal 2017

"Sudah, dia (Distamben) berharap kami yang umumkan. Kami juga sudah ada daftar mengenai jumlah IUP CnC dan non CnC. Sebenarnya kami berharap, Distamben yang umumkan. Data kami, per 30 Januari 2017, ada 293 IUP batubara yang non CnC, terdiri dari IUP eksplorasi sebanyak 247 dan IUP Produksi sebanyak 46," ujarnya. (*)