Berita Pemkab PPU
Jembatan Pulau Balang jadi Akses Trans Kalimantan
Dinas Pekerjaan Umum dan tim pembebasan lahan bisa bekerja secara teliti agar proses pembebasan lahan ini bisa berjalan lancar.
PENAJAM-Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadiri kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, di Aula Lantai III Kantor Walikota Balikpapan, Kamis (27/7) lalu.
Kunker in terkait Koordinasi tentang pembebasan lahan untuk akses jelan menuju Jembatan Pulau Balang dari sisi Balikpapan dan Penajam.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy mengatakan, pembangunan jembatan ini harus rampung 2019 mendatang.
Baca: Bupati Yusran Aspar Harap PNS Melakukan Inovasi
Untuk itu, pihaknya meminta untuk percepatan meski anggaran belum maskimal.
“Jadi jalan sudah harus dibuka dan dilakukan pengerasan, sementara untuk ganti rugi nanti dibicarakan dengan pemilik lahan dan tidak terjadi tumpang tindih kepemilihan lahan, apalagi anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Jangan sampai nanti proyek Jembatan Pulau Balang ini menjadi proyek Abunawas,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati PPU, Firmansyah menjelaskan, untuk ganti rugi tidak menjadi masalah yang berarti. Namun bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan tim pembebasan lahan bisa bekerja secara teliti agar proses pembebasan lahan ini bisa berjalan lancar.
Menurutnya, permasalahan tumpang tindih lahan pasti terjadi termasuk antara masyarakat dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU). Namun untuk menyelesaikan persoalan ini bisa ditempuh melalui proses pengadilan.
“Saya sangat berharap agar proyek Jembatan Pulau Balang ini bisa berjalan lancar serta bisa selesai tepat waktu, karena jalan ini sangat dibutuhkan dan menjadi akses Trans Kalimantan,” tegasnya.
Baca: Besok Bupati Terima Penghargaan Piala Adipura dari Presiden
Sementara itu, perwakilan Dinas PU Kaltim Joko Setiono mengatakan, permasalahan ganti rugi sudah selesai dan tinggal dilakukan pembayaran. Bahkan pihaknya akan turun tangan membantu tim pembebasan lahan dari Kabupaten PPU.
Bukan hanya itu lanjutnya, juga masih menunggu dari Kementerian PU untuk percepatan anggaran, serta Pemerintah Provinsi dan DPRD bisa duduk bersama untuk membicarakan percepatan pembangunan Jembatan Pulang Balang (advertorial/humas 04)