TribunKaltim/

ORI Kaltim Rekomendasikan Buat Perda Orang Asing

ORI juga menyarankan pemda aktif mendorong Kemenaker dan Kemendagri membuka akses online sehingga data IMTA bisa dipantau.

ORI Kaltim Rekomendasikan Buat Perda Orang Asing
TRIBUNKALTIM/MUHAMMAD ALIDONA
Kepala ORI perwakilan Kaltim, Syarifah Rodiah, bersama Editor Senior Tribun Kaltim, Priyo Suwarno usai gelaran Diseminasi Hasil Kajian Efektifitas Kebijakan POA Kaltim, Rabu (9/8). 

BALIKPAPAN, TRIBUN -Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kaltim mengimbau untuk melakukan penguatan pengawasan orang asing (POA) dengan membuat peraturan daerah, Pergub, Perbub maupun Perwali.

Demikian disampaikan oleh Kepala ORI perwakilan Kaltim, Syarifah Rodiah, usai gelaran Diseminasi Hasil Kajian Efektifitas Kebijakan POA Kaltim, Rabu (9/8).

"Karena berdasarkan data kami perda tentang pengawasan orang asing di Kaltim belum ada dan Balikpapan juga baru mau membuat, jadi itu perlu dibuat," katanya. Pada POA di tingkat pemerintah daerah, maka selain membuat perda, pergub, perbub atau perwali, harus juga dilakukan evaluasi terkait efektivitas POA serta menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pegawasan.

ORI juga menyarankan pemda untuk aktif mendorong Kemenaker dan Kemendagri untuk membuka akses online sehingga data IMTA yang dikeluarkan oleh pusat langsung dapat dipantau dan ditindaklanjuti dengan persiapan pengawasan Disnaker setempat.

Dalam hal ini arus akses online antara lain, Kemenaker ke Disnaker dan dari Kemendagri ke Kesbangkpol, kemudian satu data online antara kemenhumham dan kemenaker sebagaimana yang disampaikan oleh menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri serta menteri kumham Yasona Laaily pada tanggal15 September 2015.

"Jadi kalau Kemenhumham sudah online dengan imigrasi tetapi disnaker provinsi sampai sekarang tidak mempunyai akses data online dari pusat dari kemenaker, itu yang menyebabkan kesulitan yang sangat besar buat mereka," katanya.

Oleh karenanya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif ORI meminta tidak hanya dari sisi komunikasi antar lembaga teknis atau institusi teknis tetapi juga pemda dapat mendorong ke Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian dalam negeri untuk memeberikan akses data online.

"Jadi gubernur tolong ikut mendorong ke kementrian tenaga kerja dan kementrian dalam negeri untuk memberikan akses data online diberikan sehingga disnaker tahu betul pada saat akan kedatangan WNA yang IMTA-nya sudah dikeluarkan, itu saran dari kami," katanya. (ald)

Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help