Makmur HAPK Daftar Cawagub di Partai Hanura

SAMARINDA, TRIBUN -Kandidat bakal calon wakil gubernur Kaltim periode 2018-2023, Makmur HAPK resmi mendaftar ke DPD Partai Hanura Kaltim. Ia tercatat sebagai kandidat yang mengembalikan formulir di akhir masa pendaftaran yang diperpanjang sampai 18 Agustus 2018. Pengembalian berkas diwakilkan Abdurrahman Alhasani (pengurus DPD I Partai Golkar Kaltim), Tito dan beberapa tim pemenangan.

Sebelum mengembalikan formulir pendaftaran, Alhasani menyampaikan pesan dari Makmur di hadapan pengurus DPD Partai Hanura Kaltim. "Saya diberi mandat Pak Makmur yang kebetulan selaku Ketua Harian Partai Golkar Kaltim, untuk menyampaikan dan menyerahkan pendaftaran ke DPD Partai Hanura Kaltim," ucap Abdurrahman Alhasani dihadapan Sekretaris DPD Partai Hanuran Thamrin dan Tim Pilkada Hanura Kaltim, di Jalan Cempedak, Samarinda, Jumat (18/8).

Kata dia, pendaftaran di Partai Hanura Kaltim berakhir 31 Juli dan diperpanjang sampai 18 Agustus. "Hari ini Bapak Makmur mendaftar, namun sebagai calon wakil gubernur. Kalau beliau mencalonkan gubernur, pasti melanggar, karena sudah ada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Ibu Rita yang ditetapkan sebagai calon gubernur dari Partai Golkar," bebernya dalam sambutan sebelum menyerahkan formulir.

Sebelum menutup sambutan, Alhasani menegaskan, bahwa kedatangan ke DPD Partai Hanura bukan sebagai pengurus Partai Golkar. "Tapi sebagai teman dan sahabat. Hanya kebetulan sebagai pengurus di partai juga. Dan saya diminta beliau. Tolong saya, bantu saya mewakili menyerahkan formulir ke Hanura," tutur Alhasani.

Sekretaris DPD Partai Hanura, Thamrin dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa figur Makmur dianggap siap sebagai kandidat bakal cawagub Kaltim. Pasalnya, lanjut dia, hampir di beberapa daerah, gambar baliho dan spanduk Makmur sudah terpasang.

"Yang saya lihat dari Melak sampai Berau, gambarnya yang terpasang beliau. Dan mungkin yang paling siap pak Makmur. Seperti di kecamatan Muara Pahu, dan di Melak juga ada gambar beliau," kata Thamrin dalam sambutannya.

Sementara, Ketua Tim Pilkada DPD Partai Hanura Kaltim, Hadi Siswanto akhirnya meluruskan terkait biaya survei untuk kandidat bakal cagub dan cawagub Kaltim periode 2018-2023, sebesar Rp 75 juta. Biaya tersebut tidak wajib bagi kandidat untuk disertakan dalam survei internal di Partai Hanura Kaltim.

Menurut Hadi, bahwa biaya survei untuk kandidat sebesar Rp 75 juta tidak diwajibkan. Jadi tidak ada paksaan untuk setiap kandidat. Kandidat yang membayar survei, yang akan disurvei internal partai.

"Tidak diwajibkan untuk kandidat. Tetapi, kalau ada kandidat yang bersedia membayar biaya survei, nanti kita survei. Kalau yang tidak, ya tidak masalah. Tetapi, tidak masuk dalam survei internal," jelas Hadi kepada Tribun, usai menerima formulir pendaftaran perwakilan Makmur.

Dari lima kandidat yang resmi mendaftar ke DPD Partai Hanura Kaltim antara lain, Isran Noor, Syaharie Jaang, Rita Widyasari, Yusran Aspar dan Makmur HAPK. Sebagian besar kelimanya bersedia ikut disurvei internal Partai Hanura. "Kita tidak memaksa. Tetapi kalau ditanya kandidat yang bersedia ikut disurvei, rata-rata mereka bersedia dan sudah membayar," ungkap Hadi.
Meskipun jika nanti ada kandidat yang tidak bersedia ikut disurvei internal, Hadi menegaskan, saat penyampaian visi dan misi yang digelar 3 September 2017, tetap diberi kesempatan tampil menyampaikan visi dan misinya. (bud)