TribunKaltim/

138 Pangkalan BBM akan Didata Ulang

Beberapa tahun belakangan ini, Pemkab tidak pernah lagi mengeluarkan izin kepada pangkalan dan pengecer

138 Pangkalan BBM akan Didata Ulang
DOK
Ilustrasi: Antrean kendaraan di dekat SPBU Jalan Katamso, Tanjung Selor beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Setelah Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditandatangani, langkah pertama tim yang terdiri dari bebeberapa instansi vertikal dan horizontal ini akan melakukan pendataan ulang seluruh pangkalan dan pengecer di Malinau.

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Malinau, Yuli Triana mengungkapkan, ada 138 pangkalan dan pengecer akan diawasi pendistribusian BBM-nya ke masyarakat. Langkah awal untuk melakukan pengawasan tersebut, Yuli menyebutkan, pihaknya akan melakukan pendataan ulang.

"Beberapa tahun belakangan ini, Pemkab tidak pernah mengeluarkan izin kepada pangkalan dan pengecer, yang dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai sub penyalur. Sebenarnya tidak ada yang namanya pangkalan dan pengecer itu. Di Malinau ini, data terakhir kami ada sebanyak 138 sub penyalur," bebernya.

Seluruh sub penyalur BBM ungkap Yuli, terakhir dikeluarkan izinnya pada tahun 2013 silam. Setelah itu, Pemkab tidak pernah lagi memberikan izin kepada sub penyalur. Terlebih, setelah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Malinau sudah tidak ada lagi.

"Kewenangan pemberian izin pendirian sub penyalur saat ini, ada di bawah Bagian Ekonomi. Kalau dulu Distamben. Sekarangkan Distamben sudah tidak ada lagi. Kewenangannya diambil alih oleh provinsi. Jadi, saat saya menjabat sebagai Kabag Ekonomi sudah tidak ada lagi izin dikeluarkan. Jumlah sesuai dengan data lama," paparnya.

Pendataan ulang ini, untuk melihat bagaimana mekanisme sub penyalur BBM ini mendistribusikan produknya. Tim Pengawasan BBM, akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Salah satu caranya, adalah dengan meminta kepada seluruh sub penyalur tersebut mendaftarkan diri kembali kepada Bagian Ekonomi.

"Perlu saya jelaskan kembali, sebutan pangkalan dan pengecer BBM ini merupakan kebijakan dari Pemkab Malinau saja untuk memudahkan masyarakat membeli BBM. Nanti nama itu akan dihapus dan diganti dengan sub penyalur BBM. Di Malinau ini, hanya ada tiga Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Semuanya ada di daerah pusat pemerintahan," tandasnya.

Di Malinau ada 109 desa di sekitaran pusat pemerintahan, pedalaman dan perbatasan. Artinya, masyarakat yang ada di perbatasan dan pedalaman itu akan sulit mengakses APMS tersebut. Jadi, Pemkab Malinau mempermudahnya dengan membentuk pangkalan dan pengecer BBM ini. Seluruh desa di Malinau ini memiliki pangkalan dan pengecer," jelasnya.

Namun demikian, dengan banyaknya pangkalan dan pengecer tegas Yuli, tidak semuanya menjalankan fungsinya dengan baik. Terkadang, ada pangkalan dan pengecer di desa yang sudah tidak aktif lagi. Hal inilah, yang menurut Yuli, harus dilakukan pendataan ulang. Sebab, diduga, pangkalan dan pengecer itu memiliki jatah BBM sendiri.

"Kan bisa jadi, kalau ada jatahnya bisa dialihkan kepada pangkalan dan pengecer lain. Ini yang perlu kita tangkal. Sebab, ini akan menjadi celah bagi pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk bermain-main dengan BBM yang merupakan hak masyarakat," tegasnya. (*)

Cegah Pembelian Berulang-ulang
SEJAK lama pengawasan distribusi BBM di Malinau sudah tidak dilakukan. Kini pemerintah akan membentuk tim pengawasan. Tim Pengawasan Distribusi BBM akan melakukan penjagaan di APMS. Penjagaan ini dilakukan untuk mencegah masyarakat membeli BBM berulang-ulang dan mengecek kendaraan yang telah dimodifikasi tangki BBM-nya.

"Sebenarnya hal ini sudah lama kita ketahui. Tapi, karena pengawasan sudah lama tidak dilakukan maka perbuatan ini kembali terjadi. Jadi, kami menduga ada oknum masyarakat memanfaatkan keadaan ini dengan memodifikasi kendaraannya. Tim di lapangan akan mengantisipasi dan mencegah hal ini agar tidak terjadi," ujar Kabag Ekonomi Setkab Malinau, Yuli Triana.

Soal pengawasan distribusi BBM kata Yuli, telah disampaikan kepada Pertamina dan mendapatkan respon positif. Bahkan, Tim Pengawasan Distribusi BBM ini diminta untuk segera melaporkan apabila ada APMS "nakal" di Malinau. Pertamina, akan langsung memberikan tindakan apabila ditemukan hal itu.

"Kami bahkan bisa melaporkan soal kejadian di lapangan kepada Pertamina, hanya melalui hubungan telepon seluler. Dan laporan itu akan langsung ditindaklanjuti. Kewenangan pengawasan, sebenarnya ada pada Pertamina. Tapi, kami diminta untuk membantu Pertamina dalam segi pengawasan. Sebab, dampak dari ulah oknum-oknum itu, akan membuat kelangkaan BBM di Malinau seperti beberapa waktu lalu," paparnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help