Kelola Bus dan Jargas tak Cari Untung, Alasan Perusda Tidak Berorientasi Bisnis

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Urat nadi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan masih berdenyut di tengah anggaran daerah yang menyusut dan pergerakan ekonomi redup. Kondisi ekonomi yang sulit, perusda dituntut bertahan melakukan program kerja, menyelenggarakan penyediaan fasilitas publik.

"Kami menjalankan usaha yang tidak berorientasi bisnis, meskpun ada juga yang orientasinya bisnis," kata Direktur Perusda Balikpapan Purbawijaya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/9).

Perusda yang sekarang mengelola usaha untuk pelayanan publik, antara lain bus sekolah dan jaringan gas. Kedua jenis usaha ini tidak terlalu menguntungkan namun tetap dipertahankan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Baca: Eksklusif Wawancara Novel Bawedan, Menguak Manuver Aris Budiman

Contoh penyediaan bus sekolah bagi pelajar hanya dipungut biaya Rp 2 ribu per sekali naik. Biaya ini dianggap murah, tidak mungkin bisa dikatakan mengambil banyak untung. Pengadaan bus sekolah tujuannya bukan mencari keuntungan yang kemudian menambah pendapatan asli daerah.

Bus disediakan untuk kemudahan bagi para pelajar yang jauh dari rumahnya ke sekolah. Siswa mendapat layanan yang murah tetapi aman dan nyaman. "Terhindar dari malapetaka, bisa tepat waktu. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan," tuturnya.

Suguhan bus sekolah tentu saja ini akan memberi kemudahan bagi para orangtua siswa. "Kita berpikir bagaimana fasilitas ini bisa terpenuhi di masyarakat. Bisa berjalan melayani warga. Orang menggangap operasional bus sekolah ini jadi cikal bakal mencari uang banyak buat daerah. Tidak (bisa) begitu," ujar Purba.

Baca: Mantan Lurah Diamankan Saber Pungli saat Memeras Rp 100 Juta

Sampai sekarang bus sekolah ini bisa bertahan dengan mengandalkan tenaga supir dan kondektur sebanyak 20 orang dengan memberikan upah minimum regional. "Alhamdulillah berjalan. Fasilitas publik ini mesti disediakan," tegasnya.

Mengenai jaringan gas (Jargas), perusda pun merasa tidak bisa mengambil banyak untung. Persoalannya kehadiran jargas ke rumah-rumah warga pemukiman penduduk kelas menengah dan menengah ke bawah bertujuan untuk memberi kenyamanan warga bertempat tinggal di Balikpapan.

Penetapan harga jargas bisa dibilang harga hemat terjangkau. Keuntungan dari pengelolaan jargas diputar untuk biaya operasional dan gaji pegawai. Yang dipikirkan bukan lagi keuntungan maksimal namun bagaimana caranya program jargas ini bisa berjalan layani warga masyarakat.

"Kita kalau berpikir profit pastinya (jargas) tidak jalan. Bayangkan saja dalam sebulan harga yang ditetapkan hanya 30 ribu saja, buat mereka yang pakai jargas. Mau mengambil untung besar darimana, tidak mungkin," ungkapnya.

Baca: Terkuak, Begini Cara Suami Pembunuh Istri Berhasil Lolos di Bandara Lalu Terbang Jauh

Pemerintah kota sekarang terbentur dengan pola rasionalisasi anggaran. Sebanyak 40 persen untuk belanja pegawai sisanya satu di antaranya untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, pasar dan bus sekolah.

Kalau yang jargas masih ada untung tapi tidak terlalu besar, masih bisa menutupi untuk pelayanan, tidak sampai meminta anggaran dari APBD. "Bisnis yang digabung dengan masyarakat kurang mampu pasti tidak akan ketemu. Faktanya memang ada fasilitas umum yang mesti dipelihara, mesti harus berjalan. Tidak bisa tidak," ujarnya.

Baca: Mirip Banget Sama Penyanyi Tenar, Cowok Ini Sampe Nggak Bisa Keluar Rumah!

Sekarang, logika dia, bila sebuah pelayanan publik mampu mendorong keuntungan sebesar- besarnya secara ekonomi, pastinya sudah lama akan ada pihak swasta bersemangat masuk ikut mengelolanya. (*)