TribunKaltim/

Polemik Transportasi Online

Setelah Balikpapan Tutup Transportasi Online, tak Lama Samarinda Menyusul

Desakan sopir angkot dan taksi argo di Balikpapan yang berhasil membuat kesepakatan perihal menutup operasional transportasi online

Setelah Balikpapan Tutup Transportasi Online, tak Lama Samarinda Menyusul
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Kadishub Kaltim Salman Lumoindong saat ditemui Tribunkaltim.co usai rapat koordinasi di aula Dit Lantas Polda Kaltim, Rabu (15/3/2017) siang. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Desakan sopir angkot dan taksi argo di Balikpapan yang berhasil membuat kesepakatan perihal menutup operasional transportasi online membuat kalangan angkutan konvensional di Samarinda menuntut hal sama. Hal itu disampaikan Kamariyono, Ketua Orgatrans Kaltim, Rabu (11/10).

"Sudah ada contoh kasus, Pemkot Balikpapan mengambil sikap menutup operasional taksi online. Hal ini juga harus berlaku untuk seluruh daerah di Kaltim, termasuk Samarinda," ujarnya.

Baca: Hindari Gesekan dengan Sopir Angkot saat Demo, Gojek Nyamar Pakai Helm Doraemon

Alasan penutupan disebutnya sudah jelas, yakni tak adanya izin operasional yang sampai saat ini dikantongi operator taksi online, semacam Go Car, Uber dan Grab.

"Kan sudah jelas, mereka tak ada izin. Masa dibiarkan. Selain itu, sudah tak ada izin, mereka terus rekrut driver. Kalau direkrut terus, lama-lama, kami yang angkutan konvensional, bisa tak bersisa," ujarnya.

Kamariyono pun menyatakan akan kembali menghadap Dishub Kaltim mendesak agar taksi online di Samarinda ditutup.

"Dua hari ke depan, saya akan datangi lagi Dishub Kaltim. Minta Samarinda juga menyusul untuk ditutup. Kalau tak ada sikap, bisa saja kami lakukan sendiri penutupan kantor taksi online di Samarinda," katanya.

Baca: Fardi, Pembunuh Anak Tirinya Pasrah Divonis 20 Tahun Penjara

Salman Lumoindong, Kepala Dishub Kaltim menyatakan persoalan operasionalan taksi online ini saat ini sedang di uji publik oleh Kemenhub di beberapa daerah. Uji publik ini berkaitan dengan revisi Permenhub 26 yang menjadi dasar operasional taksi online. Perkiraan uji publik akan selesai di akhir Oktober, dan akan ditetapkan Kemenhub saat uji publik selesai dilakukan.

"Saat ini, uji publik itu sudah dilakukan. Kita tunggu saja. Dalam uji publik, banyak hal yang diatur, misalnya soal harga, kemudian identifikasi driver, serta kuota per Kabupaten/ Kota. Selain itu, dalam uji publik, nantinya kewenangan kuota itu tak lagi berada pada Kementerian, melainkan pada Kabupaten/ Kota masing-masing. Jadi, daerah bisa menentukan berapa maksimal kuota untuk peredaran taksi online di daerahya," ujarnya. (*)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help