TribunKaltim/

Sempat Marah soal Izin Transmart, Jaang Minta Maaf ke Kepala BPTSP

Soal lambatnya izin Transmart terbit, kata Jaang, murni disebabkan oleh Perusda MBS, yang tidak melanjutkan proses perizinan.

Sempat Marah soal Izin Transmart, Jaang Minta Maaf ke Kepala BPTSP
tribunkaltim.co/rafan arif dwinanto
Walikota Samarinda, Syaharie Jaang diwawancara wartawan usai konferensi pers, Minggu (19/3/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengaku tak memiliki persoalan pribadi dengan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.

Diketahui, keduanya kerap diisukan tak sejalan, lantaran Awang kerap mengkritik berbagai kebijakan Jaang. 

Isu tak akur antara Jaang dan Awang kembali mencuat akibat persoalan izin yang dinilai menghambat masuknya investasi Transmart.

Diketahui, Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) milik Pemprov Kaltim akan membangun gedung di Jalan Bhayangkara yang direncanakan disewa untuk Transmart.

“Tidak ada masalah. Saya dengan Pak Awang itu gak ada masalah. Saya dengan Pak Awang itu cium tangan, orangtua saya. Dari kecil pun pernah dibiayai keluarga Awang, keluarga kami,” kata Jaang, Senin (6/11/2017).

Soal lambatnya izin Transmart terbit, kata Jaang, murni disebabkan oleh Perusda MBS, yang tidak melanjutkan proses perizinan.

Saat Awang menyoal izin Transmart yang belum terbit, Jaang mengaku langsung menegur Maulana, Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

“Saya bilang (ke Maulana, Kepala BPTSP), bagaimana kamu (Maulana) ini. Bikin malu Walikota saja. Untuk itu saya minta maaf ke Pak Maulana, karena sudah memarahi dia,” ucap Jaang.

Ternyata, kata Jaang, Kepala BPTSP mengatakan, Transmart tidak melanjutkan proses perizinan.

Jaang juga mengaku menanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terkait proses izin lingkungan.

“Sudah disurati sama DLH. September kalau tidak salah. Tapi tidak dilanjutkan (oleh MBS). Nah, izin lingkungannya belum ada,” ungkap Jaang.

Sehingga, lanjut Jaang, soal Transmart tidak ada kaitannya dengan hubungannya secara pribadi dengan Gubernur Awang.

“Masalahnya adalah dari staf beliau (Gubernur/MBS), kenapa tidak mengurus izinnya. Ini masalah besar, investasi besar. Kalau pemerintah murni mungkin bisa. Ini kan bisnis. Nanti jadi preseden buruk bagi pihak-pihak lain. Ini bangunan besar,” ucap Jaang. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help