Warga Perbatasan Tolak Pembekuan Izin MAF, Terucap 'Jangan Sampai Garuda di Dadaku Terlepas'

Warga pedalaman dan perbatasan RI-Malaysia di Kaltara resah akibat penghentian operasional maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF)

Warga Perbatasan Tolak Pembekuan Izin MAF, Terucap 'Jangan Sampai Garuda di Dadaku Terlepas'
Tribun Kaltara
TUNTUTAN WARGA PERBATASAN - Sejumlah warga berdemo di areal Landasan Bandara Datah Dian Kecamatan Sungai Boh, Malinau, Kalimantan Utara, Senin (28/11).(TRIBUN KALTIM/M PURNOMO SUSANTO) 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Warga pedalaman dan perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Utara resah akibat penghentian operasional maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) yang selama ini melayani penerbangan ke pedalaman Kaltara.

Sebagai wujud kekecewaan keputusan pemerintah membekukan izin operasional MAF, Senin (27/11) lalu warga perbatasan dan pedalaman Kaltara menggelar aksi unjuk rasa.

Salah satu bandara perintis di Kecamatan Kayan Hilir yang biasa digunakan warga tiga desa diblokir sekitar pukul 11.00. Pantuan Tribun Kaltim, ratusan warga berdiri berderet membuat pagar betis di atas landasan pacu. Mereka menghalau pesawat Susi Air yang sempat mendarat di bandara tersebut.

Baca: Siapkan Tim di Kejurnas, PSTI Kaltim Berhasrat Bangkit

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Sugeng Daryanto mengungkapkan, setelah dihentikan penerbangan MAF khususnya ke Kecamatan Kayan Hilir, membuat salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu kesulitan mengakses daerah lain.

Harga bahan kebutuhan pokok melonjak sampai 200 persen. Banyak warga sudah tak mampu lagi membeli kebutuhan pokok.

"Yang kami sayangkan, kami masyarakat Apo Kayan mayoritas memilih Joko Widodo pada pemilihan Presiden saat Pilpres 2014 lalu. Tapi setelah terpilih jadi presiden kok seperti ini. Seperti contoh penghentian penerbangan MAF di perbatasan dan pedalaman Kaltara. Hal ini sangat melukai hati kami," ujar Sugeng kepada Tribun di lokasi Bandara Perintis Kayah Hilir.

Baca: Menkeu Sri Mulyani Senang Bila Ada yang Pamer Kekayaan

Menurut Sugeng, penghentian penerbangan MAF terkesan berbau politis. Pasalnya maskapai Susi Air merupakan milik salah satu Menteri di Kabinet Presiden Jokowi. Secara nyata penghentian penerbangan ini (MAF) untuk kepentingan satu pihak dan merugikan kepentingan masyarakat pedalaman dan perbatasan.

"Kalau tarif penerbangannya murah seperti MAF pasti kami tidak permasalahkan. Tapi maskapai Susi Air ini menerapkan harga yang sangat mahal," ungkapnya.

Harga pengiriman barang menggunakan Susi Air naik dua kali lipat dari harga pengiriman MAF. Per kilogram Susi Air mematok tarif Rp 42.500, sedangkan MAF hanya Rp 23.000. Padahal dua-duanya sama-sama disubsidi pemerintah, tapi harganya jauh berbeda.

Baca: Big Match! LIVE STREAMING Leicester City Vs Tottenham Hotspur Dini Hari Nanti

Hal yang mengkhawatirkan, warga perbatasan berpindah ke negara tetangga Malaysia. Pasalnya, kehidupan di Malaysia lebih menjanjikan daripada di Indonesia.

"Jangan sampai 'Garuda di Dadaku' ini terlepas hanya karena persoalan seperti ini. Kami ini sudah bertahan hidup susah sejak dulu sampai sekarang, kami terima saja. Tapi jangan menambah lagi kesusahan kami. Lihatlah kami di pedalaman dan perbatasan ini. Tengoklah kami sebentar," ujarnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help