Trump Dibully Ramai-ramai Usai Ancam Negara-negara yang Menentangnya

TRIBUNKALTIM.CO -- Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang akan menghentikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung rancangan resolusi PBB yang berisi seruan agar AS menarik keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel justru berbalik menjadi bumerang.

Sejumlah diplomat senior di PBB menyebut ancaman Trump yang disampaikan melalui Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, itu tak akan mengubah pendirian kebanyakan anggota Majelis Umum.

Apalagi ancaman terang-terangan di depan publik itu jarang sekali terjadi sebelum ini.

Beberapa diplomat malah menilai ancaman itu ditujukan untuk merayu para pemilih AS demi Pemilu Sela tahun depan.

Miroslav Lajcak, Presiden Majelis Umum PBB, enggan menanggapi ancaman Trump itu.

Namun seperti dilansir Antara, dia menyatakan "Adalah hak dan tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk mengutarakan pandangannya."

Baca: Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Batal, AS Kalah Telak, Begini Hasil Votingnya

Baca: 128 Negara Termasuk Indonesia Dukung Resolusi PBB Tolak Sikap AS atas Yerusalem

Baca: Trump Marah Besar, Ini Ancamannya Terhadap Negara-negara Pendukung Resolusi PBB Soal Yerusalem

Trump tiba-tiba menjungkirbalikkan kebijakan AS yang sudah berumur puluhan tahun terkait masalah Palestina dan Yerusalem ketika bulan ini mengatakan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump bahkan berencana memindahkan kedutaan besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tindakan ini memicu amarah Palestina, dunia Arab dan Islam, serta membuat cemas sekutu-sekutunya di Barat.

Rancangan resolusi PBB sendiri berisi seruan kepada semua negara untuk menghindari mendirikan misi diplomatik di Yerusalem.

Kemarin, Duta Besar Nikki Haley, lewat surat kepada beberapa anggota PBB yang juga didapat Reuters, memperingatkan bahwa Trump telah meminta dirinya untuk "melaporkan balik negara-negara yang bersuara menentang kami."

Haley terang-terangan mengancam lewat posting Twitter bahwa "AS akan mencatat nama-nama (negara yang mendukung rancangan resolusi itu)".