TribunKaltim/

Blok Mahakam per Januari 2018 Dikelola Pertamina, Perusda tak Kunjung Terbentuk

Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara tampaknya belum siap menyambut peralihan pengelolaan Blok Migas Mahakam.

Blok Mahakam per Januari 2018 Dikelola Pertamina, Perusda tak Kunjung Terbentuk
TRIBUN KALTIM / ARIF FADILLAH
Salah satu sumur di blok Mahakam yang terdapat di lapangan SPU. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara tampaknya belum siap menyambut peralihan pengelolaan Blok Minyak dan Gas Mahakam (Blok Mahakam).

Diketahui, per Januari 2018 nanti, blok kaya gas di wilayah Kukar akan beralih pengelolaannya dari Total E&P Indonesie dan Inpex ke Pertamina dalam hal ini PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Sampai saat ini, perusahaan daerah (Perusda) patungan yang akan bermitra dengan Pertamina tak kunjung terbentuk. Diketahui, untuk mengelola 10 persen Parcipating Interest (PI) di Blok Mahakam, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar diharuskan membentuk perusahaan patungan.

Baca: Pertamina Gagal Kuasai 100 Persen, Jonan Restui Total Ambil 39 Persen Saham Blok Mahakam

"Yang jelas, Pemprov dan Kukar dapat 10 persen (PI). Semua on the track, semua jalan. Tinggal membuat perusahaan patungan," ujar Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim, Ichwansyah, saat dikonfirmasi persiapan Kaltim untuk terlibat di pengelolaan Blok Mahakam bersama Pertamina.

Rencana pembentukan perusahaan patungan ini sejatinya sudah ada sejak lama. Direncanakan, perusahaan patungan tersebut diberi nama Mandiri Migas Pratama (MMP) Mahakam.

Meski dipastikan tidak bisa langsung terlibat di pengelolaan Blok Mahakam pada Januari 2018, menurut Ichwansyah, hal tersebut tidak masalah. "Tidak tertinggal. Tidak masalah. Itu (pembentukan perusahaan patungan) bisa menyusul belakangan," katanya lagi.

Baca: Siapkan Rp24,3 triliun Kelola Blok Mahakam Mulai 1 Januari 2018, Pertamina Masih Berharap Partner

Asisten II Setprov Kaltim ini juga menyebut, Kaltim belum akan mendapatkan bagi hasil keuntungan pengelolaan Blok Mahakam di awal 2018. "Belum masuk Januari. Jawa Barat saja sudah lebih setahun belum ada masuk. Yang pasti, hak kita 10 persen tidak akan hilang," kata Ichwansyah.

Begitu pula soal pembagian 10 persen PI di Blok Mahakam dengan Pemkab Kukar, menurut Ichwansyah masih menunggu keputusan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Diketahui, Pemprov dan Pemkab Kukar sempat bersitegang dengan persentase pembagian PI 10 persen yang dibuat Satgas Pengembangan Hulu Migas Mahakam.

Satgas menetapkan 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan, 33,5 persen untuk Pemkab Kukar. "Sudah ada kesepakatan dengan Kukar, tinggal menunggu keputusan Menteri (ESDM) saja," tutur Ichwansyah.

Kepala SKK Migas Wilayah Kalsul, Nasvar Nazar menjelaskan, alih kelola di Blok Mahakam memang berbeda dibanding transisi sebelumnya. Untuk pergantian operator ini, kedua perusahaan membentuk tim transisi, yang bekerja sejak 2015 lalu.

Baca: Wahdiat Algazali Jadi Direktur Perusda Migas Migas Benuo Taka

Lebih lanjut, dia juga menyatakan, berkas hak kelola atau participating interest (PI) oleh pemerintah provinsi sebesar 10 persen sampai saat ini belum diajukan. Nazar menyebut, belum ada surat resmi pemprov. Padahal, batas waktunya sampai akhir tahun ini.

"Jika tidak ada pengajuan resmi terkait PI 10 persen itu, haknya akan diberi kepada BUMN, sesuai aturan. Tapi kita tunggu. Mungkin menjelang peralihan baru mereka mengajukan," ulas Nazar. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help