Seno Aji Tetap Pegang Janji, Gratis Pol dan Jospol Jadi Prioritas Meski TKD Kaltim Anjlok

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada tantangan berat setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. 

Berdasarkan rincian dokumen TKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kaltim hanya akan menerima dana sebesar Rp2,49 triliun tahun depan.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran secara cermat.

Namun di tengah keterbatasan dana tersebut, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga program-
program unggulannya, khususnya Gratis Pol dan Jospol, sebagai prioritas utama pembangunan.

Baca juga: Hadapi Pemangkasan TKD, DPRD Kaltim Dorong Pemprov Digitalisasi Pajak dan Optimalkan Aset Daerah

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program-program yang tercantum
dalam visi dan misi kepemimpinan akan tetap diprioritaskan meskipun terjadi pemotongan anggaran. 

Menurutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dianggap
belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. 

"Yang prioritas kan tentu saja yang program-program unggulan ya, program-program visi dan misi kita,
kemudian gratis pol, joss pol gitu, kemudian yang mau kita evaluasi itu yang kira-kira belum begitu
urgent lah," ujar Seno. 

Program Gratis Pol yang mencakup berbagai layanan dan pendidikan gratis bagi masyarakat dan Jospol
(Jos Pol) yang merupakan program Jaminan sosial, dinilai sebagai komitmen politik yang harus tetap
terlaksana karena menyentuh langsung kebutuhan rakyat. 

Isu pemangkasan anggaran ini menjadi bahasan serius dalam briefing mingguan yang digelar pada Senin,
6 Oktober 2025. 

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemprov Kaltim mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Orang nomor 2 di Kaltim itu menjelaskan bahwa dalam briefing tersebut, pihaknya membahas strategi
yang harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi situasi ini. 

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan final belum dapat diambil karena masih menunggu
proses kalkulasi ulang dan evaluasi anggaran. 

Baca juga: Akademisi Unmul Kritik Pemangkasan TKD, Program MBG Dianggap Timbulkan Ketimpangan Daerah

"Jadi memang belum fix, jadi nanti menunggu mereka mengkalkulasi ulang, melakukan evaluasi atas
anggaran 2026, kemudian nanti kita periksa itu, kita periksa sesuai dengan DBH yang akan turun di tahun
2026 besok," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando,
mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun ulang rencana belanja dan kegiatan pembangunan
untuk diselaraskan dengan ketersediaan anggaran terbaru.

Proses penyesuaian ini dilakukan atas arahan langsung Gubernur Kaltim.