Bank Indonesia: Waspada, Potensi Uang Palsu Beredar Saat Pilgub Tinggi
“Memang peredaran uang palsu (upal) sepanjang 2017, menurun dibandingkan 2016. Tapi, yang perlu diwaspadai, tahun ini, 2018, adalah tahun politik"
Penulis: Rafan Dwinanto |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - 2018 ini menjadi tahun politik bagi Provinsi Kaltim. Agenda pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim yang berlangsung di tahun ini, dipastikan berdampak terhadap peredaran uang di masyarakat.
Kepala Tim Operasional Pengedaran Uang Rupiah/Asisten Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim, Sehono, mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi peredaran uang palsu.
“Memang peredaran uang palsu (upal) sepanjang 2017, menurun dibandingkan 2016. Tapi, yang perlu diwaspadai, tahun ini, 2018, adalah tahun politik. Pengalaman kita, setiap pilkada, peredaran upal biasanya meningkat,” kata Sehono, Rabu (3/1/2018).
Baca juga:
Nelayan Ini Tangkap 20 Jenis Ikan di Laut Dalam, Simak Aneka Penampakannya yang Tak Biasa
VIDEO - Bertangan Kosong, Tindakan Heroik Pria Ini Selamatkan Nenek yang Tercebur ke Sungai Beku
Matangkan Persiapan Jelang Tur ke Negeri Jiran, 26 Pemain Mitra Kukar Berlatih Keras
Persaingan Ketat 'Trio K' di Bawah Mistar Gawang Real Madrid, Siapa Bakal Tersisih?
Begini Prediksi Tim Dokter terhadap Kondisi Valentino Rossi Jelang MotoGP 2018
Pernah Terkaya Beberapa Jam, Boz Amazon Kini Beneran Salip Bill Gates Jadi Orang Terkya Sejagad
Peningkatan peredaran upal saat pilkada, kata Sehono, bukan disebabkan oleh proses politik yang sedang berlangsung di daerah.
“Melainkan, ada oknum yang memanfaatkan agenda politik, untuk mendistribusikan uang palsu,” katanya lagi.
Di setiap gelaran pilkada, istilah money politik (politik uang) pasti terdengar di masyarakat.
Tak jarang, para kandidat atau tim sukses mereka berupaya membeli suara masyarakat via barang atau uang tunai.
