Soal Pencalonan TNI-Polri di Pilkada, Hetifah Jelaskan Pengaturannya

UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada jelas mengatur jika ada TNI dan Polri yang masih aktif dan mencalonkan diri di Pilkada

Soal Pencalonan TNI-Polri di Pilkada, Hetifah Jelaskan Pengaturannya
HO
Hetifah 

TRIBUNKALTIM.CO - Tahapan pendaftaran Pilkada Serentak 2018 mulai dibuka hari ini, 8 Januari hingga 10 Januari. Beberapa kandidat berasal dari berbagai latar belakang profesi, termasuk anggota aktif TNI dan Polri.

Bagi anggota TNI-Polri yang masih aktif, mereka harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hetifah, Anggota Komisi II DPR RI, Senin (8/1/2017).

“UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada jelas mengatur jika ada TNI dan Polri yang masih aktif dan mencalonkan diri di Pilkada harus mundur sejak ditetapkan calon. Pengaturan ini bisa dilihat di pasal 7 ayat (2) huruf t”, jelas Hetifah.

Baca: Tak Maju di Pilgub Kaltim, Ini yang akan Disasar Rizal Effendi

Menurut politisi Perempuan Golkar ini, pengaturan dalam UU Pilkada tersebut sejalan dengan pengaturan yang di atur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

“Kalau di UU Polri diatur di pasal 28 ayat (3) bahwa anggota kepolisian NRI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sedangkan di UU TNI diatur di pasal 47, bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan", lanjut Hetifah.

Hetifah juga menegaskan bahwa kewajiban harus mundur dari keanggotaan TNI-Polri ketika mencalonkan diri di Pilkada merupakan penegasan TNI-Polri dilarang berpolitik praktis. Ketika ada anggota TNI-Polri yang masih aktif dan ingin maju dalam Pilkada, maka konsekuensinya harus mundur.

Baca: Ahok Posting Foto Istri, Ini Pesan Sebelum Ajukan Gugat Cerai. Netizen: Sedih Mendengarnya

“Ini (pengunduran) konsekuensinya. Kita ingin TNI-Polri netral di Pilkada maupun Pemilu”, tegas Hetifah.

Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan Kepemiluan ini meminta aparat keamanan baik TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pendaftaran Paslon, kampanye hingga hari H pemungutan suara. Hetifah juga mendorong peningkatan kerjasama dengan TNI-Polri dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis.

“Bawaslu RI kan sudah memetakan daerah rawan di Pilkada 2018. Ya, kita minta kerjasama lebih intens antara penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan”, pungkas Hetifah.

Penulis: Sumarsono
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help