TribunKaltim/

Pilgub Kaltim 2018

Hetifah Ingatkan 4 Hal kepada Calon Ikut Pilkada, Melanggar Ancamnya Pembatalan Calon

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah mengingatkan pada kandidat pasangan calon kepala daerah agar menghindari empat hal ini

Hetifah Ingatkan 4 Hal kepada Calon Ikut Pilkada, Melanggar Ancamnya Pembatalan Calon
HO
Hetifah, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah mengingatkan pada kandidat pasangan calon kepala daerah agar menghindari empat hal ini, yakni:

Pertama, jangan melakukan money politic. Karena tegas di pasal 73 UU Pilkada diatur bahwa money politic itu dilarang. Sanksinya sekarang tadak main-masin, yakni pembatalan pasangan calon.

Kedua, hati-hati menggunakan dana kampanye. Diatur di Pasal 76 UU Pilkada bahwa paslon dilarang terima bantuan dari negara asing, swasta asing, LSM asing, WNA penyumbang yag tadak jelas identitasnya. Sanksinya pun atas pelanggaran tersebut adalah pembatalan.

"Saya mengingatkan bagi paslon maupun timses untuk hati-hati menggunakan dana kampenye," ujar anggota Legislatif dari Dapil Kaltim-Kaltara ini.

Baca: Libur Kuliah, Mahasiswa Nekat Gantung Diri di Pintu Kamar

Ketiga, dilarang menyalahgunakan jabatannya bagi petahana. Bagi calon yg merupakan petahana tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Begitu juga dilarang menggunakan program dan kegiatan pemda untuk kampanye. Sanksinya pun sama, yakni pembatalan.

Peringatan keempat, melakukan pelanggaran media. Sesuai UU Pilkada sebagaimana diatur pasal 65 bahwa kampanye sebagian besar difasilitasi KPUD dengan dana dari APBD. Termasuk di dalamnya iklan media cetak/elektronik.

Baca: Paslon AnNur Belum Resmikan Pembentukan Timses‎ Pilgub Kaltim

Hal ini jangan sampai dilanggar oleh calon/peserta pilkada, dikarenakan dalam peraturan teknisnya yang terkait yakni Pasal 68 ayat (3) PKPU No. 7/2015 diatur bahwa jika paslon memasang sendiri iklan di media tanpa fasilitasi dari KPUD maka akan dikenai sanksi peringatan, perintah penghentian penayangan iklan tersebut.

"Sanksi paling beratnya adalah pembatalan sebagai calon," kata Hetifah. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help