Edisi Cetak Tribun Kaltim
Status KLB, Tapi Vaksin Difteri Malah Kosong
persoalan pertama barang vaksinnya ini tidak ada. "Biar ada uang mau beli apa kalau barang tidak ada," katanya
Penulis: tribunkaltim | Editor: Januar Alamijaya
TRIBUNKALTIM.CO ‑ Pemkot Balikpapan telah mencanangkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri sejak awal Januari lalu.
Namun, kekhawatiran terjadi saat vaksin difteri khusus untuk usia 5‑7 tahun di Kota Balikpapan kosong.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Balikpapan Rizal Effendi di tengah‑tengah Rapat Koordinasi KLB Difteri Provinsi Kaltim di Hotel Royal Suite, Balikpapan, Selasa (16/1). Rizal mengatakan, kalau dugaan tersuspect difteri itu bisa iya atau bisa tidak.
Baca: Partai yang Didirikannya Gagal Ikut Pemilu, Begini Reaksi Rhoma Irama
"Dari laporan ada 13 orang, dan kita sudah suspect itu masih dugaan dan harus diperiksa secara culture, kalau culture baru satu," kata Rizal.
Disampaikan Rizal, dalam kejadian luar biasa ini untuk vaksin kurang. Ternyata ADS itu terbatas karena sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia itu menjadi persoalan. "Biofarma baru mau disuruh buat vaksin, tapi satu tahun lagi baru ada. Ini persoalan juga, harusnya dilakukan vaksinasi ulang, terutama untuk wilayah yang terdeteksi," ungkapnya.
Kekosongan vaksin difteri malah untuk usia 5‑7 tahun. Dinas Kesehatan masih menunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk ketersediaan vaksin.
Baca: Di Atas Panggung, Daniel Mananta Bertanya pada Marion Jola Itu Beneran Kamu, Ari Lasso Bereaksi
"Balikpapan tidak punya sama sekali. Kita nunggu, tidak mungkin kita yang mengadakan, masyarakat mungkin yang harus dilakukan PHBS harus lebih baik lagi, kemudian menghindari kontak‑kontak yang tersuspect. Itu dulu yang harus dilakukan, tergantung vaksinnya yang ada," ujarnya.
Komitmen anggaran untuk KLB ini dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi. Namun, persoalan pertama barang vaksinnya ini tidak ada. "Biar ada uang mau beli apa kalau barang tidak ada," katanya
Rizal pun berharap ke depan yang harus diperbaiki adalah laboratoriumnya Pemerintah Provinsi, harus memiliki lab di wilayah Kalimantan.
"Tadi ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebenarnya labnya provinsi memiliki kemampuan, mungkin tinggal disempurnakan sehingga tidak lagi mengirim ke Surabaya," ungkapnya.
Baca: Komisi III Belum Terima Laporan Pertanggungjawaban Dana Rp 40 Miliar Perbaikan Runway BSB
Jika dikirim ke Surabaya pun harus menunggu satu minggu kemudian, karena harus menunggu gliran. "Hal ini menjadi persoalan sendiri juga. labnya harus ada di Kalimantan, sehingga lebih dekat. Kemudian harus memperbaiki penyimpanan," kata Rizal.
Untuk mengantisipasi difteri ini, ruang isolasi ditambah, karena di Balikpapan hanya ada 16 ruang isolasi dan rata‑rata rumah sakit hanya memiliki satu ruang isolasi, kecuali RSKD Kanujoso Djatiwibowo memiliki enam.