Kaltara Masih Butuh 284 BTS Agar Bebas dari Blank Spot

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pembangunan perangkat telekomunikasi dan informatika sudah menjadi kewenangan pemerintah (pusat) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Praktis daerah melalui APBD-nya tidak lagi menganggarkan dana pembangunan tower BTS (Base Transceiver Station), sebuah perangkat telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Namun berkenaan masih terdapatnya area pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara yang belum dijangkau jaringan telekomunikasi, Dinas Kominfo Kalimantan Utara mengklaim tetap mengusul penambahan tower BTS di daerah.

Baca juga:

Wow, Rhoma Irama Disawer Harley Davidson Usai Konser di Pernikahan Putra Raja Tambang Kalsel

Jalani TC Timnas, Penjaga Gawang Borneo FC Dapat Petuah dari Pelatih Kiper Asal Brasil

Cak Imin Keluhkan Delay Penerbangan, Begini Penjelasan Garuda Indonesia

Jumlah tower BTS yang diusulkan kepada Ditjen Sumber Daya, Perangkat Pos, dan Informatika Kemenkominfo mencapai 284 titik.

Jumlah itu tersebar di empat kabupaten yaitu Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan.

"Kita harapkan semua usulan itu dipenuhi oleh pemerintah pusat. Karena kewenangan pembangunan tower BTS bukan lagi di pemprov," kata Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Utara Syahrullah Mursalin saat disua Tribun, Senin (19/2/2018).

Jika usulan tersebut telah direalisasi seluruhnya, Kalimantan Utara diklaim sudah terbebas dari blank spot alias 100 persen bisa dijangkau jaringan telekomunikasi.

Dengan begitu komunikasi masyarakat antar daerah bisa lebih mudah atas hadirnya jaringan telekomunikasi 2G.

Tower BTS yang dibangun pemerintah ini hanya setinggi 30 sampai 42 meter atau lebih rendah dibandingkan tower-tower milik provider atau operator telekomunikasi.

Dengan spesifikasi tersebut sirasa cukup untuk mengakomodir kebutuhan daerah-daerah yang belum dijangkau jaringan.