Setiap Kampung di Berau Diwajibkan Punya BUMK untuk Memberdayakan Masyarakat Mengelola ADK

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen  

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Selain mendapat Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Desa (ADK/ADD) yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap kampung, aparatur kampung juga dituntut untuk memaksimalkan potensi daerahnya, untuk meningkatan pendapatan asli kampung, sehingga tidak selalu bergantung pada ADK.  

Secara keseluruhan, Pemkab Berau menganggarkan Rp 230 miliar dan pemerintah pusat memberikan Rp 80 miliar lebih untuk ADK/ADD.

Baca: Inilah Deretan Foto Mempesona Alya Nurshabrina, Peraih Mahkota Miss Indonesia 2018

Baca: Fakta Terbaru, Ada Bukti Rekaman Setya Novanto Siapkan Rp 20 Miliar Jika Berurusan dengan KPK

Baca: Mayat Pria Tua Tersebut Ternyata Penghuni RPTC Dinsos Nunukan, Ini Identitas Lengkapnya

Dengan alokasi dana sebesar itu, pemerintah berharap dapat memberdayakan masyarakat kampung dari segi kemajuan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat setiap kampung.  

Karena itu aparatur kampung diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur kampung.

Baca: Usai Heboh Kartu Kuning untuk Jokowi, Kini Mahasiswa di Solo Beri Garis Merah, Ini Alasannya

Baca: Polisi Amankan Lebih 10 Ribu Meter Kubik Kayu Illegal di Perairan Nunukan

Baca: 5 Fakta Mengejutkan di Balik Kisah Abdee Slank yang Ceraikan Istrinya Anita Desy Farida

Untuk itu, setiap kampung diwajibkan membentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal.  

Pemerintah juga mewajibkan, 30 persen ADK/ADD dialokasikan untuk membayar upah pekerja lokal, terutama dari keluarga miskin dalam pengelolaan ADK/ADD swakelola.  

Baca: Kalau Gua Dikejar KPK, Ongkos Gue Rp 20 Miliar, Rekaman Marliem Ini Ungkap Kekhawatiran Novanto

Baca: Debat Pilgub Kaltim Bakal Tayang di TV Nasional, Pertimbangkan Biaya, Dilakukan Live dari Jakarta