45 Perusahaan tak Setor Jamrek Jatam Kaltara Sebut Kerugian Negara Rp 201 Miliar

Belajar dari ketidaktaatkan perusahaan tambang di Kalimantan Utara, Gubernur harus melakukan moratorium penerbitan izin baru

45 Perusahaan tak Setor Jamrek Jatam Kaltara Sebut Kerugian Negara Rp 201 Miliar
Tribun Kaltim/Rahmad Taufik
Aktivis Jatam dan mahasiswa berunjuk rasa menuntut perusahaan tambang liar ditutup 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Utara menyebutkan, kerugian negara dari sektor tambang di Kalimantan Utara mencapai Rp 201 miliar.

Koordinator Jatam Kalimantan Utara, Theodorus GEB mengatakan, kerugian negara itu diketahui menyusul pengakhiran izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Pemprov Kaltara terhadap 45 perusahaan.

"Kami menemukan ada beberapa fakta dibalik SK pengakhiran 45 perusahaan pemegang IUP tersebut. Bahwa ada sekitar 86 persen perusahaan yang menunggak PNBP. Total piutang PNBP yang menunggak mencapai Rp 201 miliar," ujarnya, Senin (12/3/2018).

Sehingga, kata dia, Pemprov Kalimantan Utara telah dirugikan hingga Rp 201 miliar. "Ini dapat dilihat dari Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI Nomor 5560/84/DBN.PW/2017," ujarnya.

Selain PNBP, kata Theodorus, pihaknya juga menemukan hanya dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang menyetor jaminan reklamasi. "Yang paling parah, 45 perusahaan tersebut tidak menyetor jaminan pascatambang," katanya.

Pihaknya mendesak Pemprov Kalimantan Utara segera menindak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya ini. "Jika saja kewajiban ini dipenuhi oleh perusahaan tambang, dana sebesar Rp 201 miliar ini bisa untuk beasiswa 40 ribu pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara," katanya.

Dana itu juga, menurutnya, bisa digunakan Pemprov Kaltara untuk membeli pesawat N-219 sebanyak 2 unit. "Bisa juga dana tersebut membangun jalan-jalan yang ada di perbatasan," katanya.

Dari kegiatan pengakhiran itu juga, pihaknya menghitung ada 230 ribu hektare lahan konsesi yang ditinggalkan perusahaan- perusahaan dimaksud. Terhadap lahan-lahan itu, Jatam Kaltara meminta Pemprov untuk mengembalikannya kepada masyarakat.

"Jangan dilelang kembali kepada pengusaha atau investor tambang lainnya. Jika ini dijadikan lahan persawahan mungkin Provinsi Kalimantan Utara bisa menjadi lumbung padi," ujarnya.

Belajar dari ketidaktaatkan perusahaan tambang di Kalimantan Utara, Gubernur Kaltara harus melakukan moratorium penerbitan izin baru di provinsi ini.

Sebaiknya, Pemprov Kaltara lebih fokus pada perusahaan yang aktivitas pertambangannya masih jalan. "Agar mereka taat kepada aturan pemerintah. Jangan hanya tahunya mengeruk hasil alam tetapi tidak taat ketika diminta untuk memenuhi kewajibannya," ujarnya.

Sebab, saat ini ada sejumlah perusahaan tambang yang aktif namun belum memenuhi kewajibannya seperti menempatkan jaminan pascatambang serta menyetor jaminan reklamasi.

"Karena berdasarkan pantauan kami masih ada perusahaan yang aktif tetapi belum memenuhi kewajibannya. Kalau mereka tidak taat, hentikan saja aktivitas pertambangannya sampai kewajibannya dipenuhi," ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help