Profesor Unmul Sebut Kejanggalan Pembahasan Draft Statuta

Menurutnya kegiatan tersebut tak melibatkan para Guru Besar yang merupakan anggota Senat Unmul.

Profesor Unmul Sebut Kejanggalan Pembahasan Draft Statuta
TRIBUNKALTIM/CORNEL DIMAS
Prof. Dr. Susilo 

Beberapa waktu lalu Universitas Mulawarman (Unmul) dibuat gaduh dengan pembahasan draft statuta (regulasi institusi) yang tak melibatkan sejumlah Guru Besar yang merupakan anggota Senat Unmul. Hal ini menuai protes dari Guru Besar yang tak dilibatkan dalam pembahasan draft statuta yang dilakukan di Balikpapan. Padahal draft statuta wajib dibahas melalui mekanisme Pleno Senat.

PETINGGI Unmul sempat dua kali melakukan pembahasan draft statuta di Balikpapan. Rabu (7/3) pembahasan draft statuta dilakukan di Hotel Blue Sky Balikpapan dengan tajuk Focus Group Discussion (FGD). Kamis (8/3) draft statuta lagi-lagi dibahas dengan tajuk Workshop Penyusunan statuta Perguruan Tinggi di Swiss Belhotel Balikpapan.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Unmul, Prof Dr Susilo menjadi salah satu peserta dalam dua kegiatan tersebut. Susilo lantas mencium aroma kejanggalan dalam kegiatan itu.

Menurutnya kegiatan tersebut tak melibatkan para Guru Besar yang merupakan anggota Senat Unmul. Namun hanya melibatkan sejumlah Guru Besar yang punya jabatan di Unmul.

"Pada saat FGD dan Workshop Guru Besar tidak terlibat. Hanya 5 guru besar mewakili Dewan pertimbangan yang hadir. Semua Dekan juga hadir. Nah ini ada apa mengapa tidak melibatkan Guru Besar? Padahal pembahasan Statuta harus melalui mekanisme Senat," ungkap Susilo kepada Tribunkaltim.co di Samarinda Kalimantan Timur, Senin (12/3) lalu.

Susilo keberatan dengan dua forum tersebut yang dijadikan ajang pembahasan dan penyusunan drafr statuta.

"Tanggal 7 Maret itu statuta digulirkan dan dibahas. Lalu Kamis malamnya itu draft statuta tiba-tiba diputuskan. Dan ini mau dijadikan patokan dan segera dibawa ke Kementerian draft itu. Harusnya forum workshop tidak boleh memutuskan sesuatu. Ini di luar mekanisme organisasi," kata Susilo yang ikut hadir dalam dua pertemuan tersebut.

Dua mahasiswi sedang melenggang menuju fakultasnya melewatii kantor Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Dua mahasiswi sedang melenggang menuju fakultasnya melewatii kantor Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. (TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HADI PRASETYO)

Ia menilai pokok persoalan sebenarnya terletak pada tidak dilibatkannya Guru Besar dalam pemikiran statuta. Padahal ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada tentang Perguruan Tinggi. Menurutnya manuver yang dilakukan Rektor Unmul sangat janggal. Sebab hampir di seluruh universitas negeri besar di Indonesia melibatkan Guru Besar mengacu pada peraturan yang sama yaitu PP No. 4/2014 dan Permendikbud 139/2014.

"Universitas Brawijaya menyertakan Guru Besar sebagai Senat. Universitas Negeri Surakarta (UNS) Solo juga melibatkan Guru Besar dalam pembahasan statuta. Guru Besar Emeritus pun masuk sebagai senat. Mengapa Unmul tidak begitu? Padahal Unmul pernah studi banding ke UNS Solo. Sama halnya dengan UNY Yogyakarta dan UNJ. Semua menyebut guru besar paling atas," ujarnya.

Ia menilai peran Guru Besar sangat penting bagi Unmul. Apalagi jumlah Guru Besar terbatas yaitu 52 orang dari 1.200 dosen di Unmul. Lantas apakah Unmul taknlagi membutuhkan peran Guru Besar ?

"Semangat memasukkan Guru Besar itu pentingnya dalam pemikiran kemajuan universitas. Semangatnya yang penting. Untuk merangsang dosen lain mengurus kepangkatan Guru Besar. Mekanisme itu perlu merubah satu tatanan pri-kehidupan kampus. Perlu ada kesepakatan melalui rapat Senat," tutur Susilo.

Rektor Unmul, Prof Dr Masjaya mengklaim pihaknya juga mengacu pada PP No. 4/2014 dan Permendikbud 139/2014. Masjaya menilak peraturan tersebut menyatakan Guru Besar tidak otomatis menjadi anggota Senat. "Jadi sesuai dengan peraturan itu, masing-masing fakultas/bidang ilmu diwakili oleh wakil dosen (bisa Guru Besar ataupun non Guru Besar)," ungkapnya.

Prof Susilo juga mempertanyakan lambatnya draft statuta dibahas. Padahal Statuta Unmul sudah kadaluarsa sejak 14 tahun silam. Susilo mencium hal berbau politis, mengingat pembahasan draft statuta justrubterjadi di akhir masa jabatan Masjaya sebagai Rektor Unmul.

"Juni sudah pemilihan rektor. Ini waktunya tinggal 3 bulan lagi. Dan ini waktu krusial. Itu kecurigaan saya. Kenapa selama 4 tahun statuta dibiarkan? Kenapa statuta tidak diputuskan segera?," ucap Susilo.

Susilo mengungkapkan apabila draft statuta ini resmi disahkan oleh kementerian, maka peran Guru Besar Unmul terkikis dalam pemilihan rektor. "Sulit membantah kalau ini tanpa kepentingan itu (pemilihan rektor). Ini kepentingan untuk memperebutkan suara senat pada pemilihan Rektor. Saya melihat ada kepentingan pada peta meraup suara di pemilihan Rektor," ungkap Susilo. (dmz)

Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help