Kelompok Informasi Masyarakat Dibentuk Lagi di Paser, Ini Fungsinya

Tantangan dalam penyebarluasan informasi ini menurut Najaludin, adalah luas wilayah 11.000 Km2 dengan 139 desa

Kelompok Informasi Masyarakat Dibentuk Lagi di Paser, Ini Fungsinya
Tribun Kaltim/Sarassani
Najaludin, Kabid Komunikasi Informasi Publik DKISP Paser. 

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Sarassani

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Optimalisasi penyeberluasan dan pemerataan informasi terus ditempuh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser, salah satunya dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di seluruh desa/kelurahan di Paser.

Kehadiran KIM di desa/kelurahan di Paser menurut Kabid Komunikasi Informasi Publik pada DKISP Paser Najaludin, Senin (9/4/2018), diharapkan mempermudah warga mengakses komunikasi dan informasi. Dan sampai saat ini, DKSIP Paser telah membentuk tujuh KIM di desa/kelurahan di Paser.

Baca: Tambang Ilegal Mendekat Ke Pemukiman, Warga Perumahan di Samarinda Terancam

“Tahun lalu tujuh KIM yang kita dibentuk. Tahun ini, kita rencanakan membentuk enam KIM lagi satu kelurahan dan lima desa di Paser,” kata Najaludin saat menghadiri pembentukan KIM di Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro.

Setelah Desa Kendarom, lanjut Najaludin, giliran KIM Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis yang dibentuk, selanjutnya KIM Kelurahan Kuaro, KIM Desa Kerang Kecamatan Batu Engau, dan KIM Desa Muser Kecamatan Muara Samu.

Disamping mempermudah warga mendapatkan informasi, kata Najaludin, pembentukan KIM juga perwujudan amanah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/K.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Baca: Foto Asli Lucinta Luna Sebelum Diedit Ini Bikin Syok, Lihat Bagian Perut dan Jari Tangannya

Tantangan dalam penyebarluasan informasi ini menurut Najaludin, adalah luas wilayah 11.000 Km2 dengan 139 desa dan 5 kelurahan di Paser.

"Dengan luas dan sebaran desa/kelurahan itu belum semuanya terjangkau sarana informasi dan komunikasi yang memadai. Tak heran jika akses terhadap media cetak maupun elektronik menjadi hal yang sulit diperoleh," terangnya.

Oleh karena itu, pemberdayaan KIM menjadi solusi alternatif sebagai jembatan komunikasi dan informasi antara masyarakat dan pemerintah. Melalui KIM, pemerintah dapat menyebarluaskan informasi terkait kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebaliknya, KIM juga menjembatani keinginan masyarakat, sebagai bahan pertimbangan pemerintah membuat kebijakan.

Baca: Puluhan Tahun Hidup di Sebelah Kilang, Begini Cara Warga Kampung Atas Air Hadapi Rembesan Minyak

Setelah KIM terbentuk, tambah Najaludin, DKISP akan terus mengadakan pembinaan kepada merak tentang bagaimana mengakses dan mengelola informasi.

"Tidak hanya itu, mereka juga akan dilatih cara mengambil gambar yang baik dan menulis berita sehingga KIM benar-benar dapat berfungsi dengan baik,” tambahnya.

Penulis: Sarassani
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help