Pemkab Berau Data Rumah Lengkap dengan Penghuninya, Untuk Apa?

TRIBUNKALTIM.CO – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Berau terus melakukan update database perumahan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Berau.

Dari 13 kecamatan di Kabupaten Berau, kata Kepala DPKP, Yudi Artangali, hanya dua kecamatan yang belum rampung dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

“Tinggal dua lagi, yaitu Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua,” kata Yudi Artangali Kepada Tribunkaltim.co, Jumat (13/4/2018).

Baca: Tingkatkan Layanan ke Masyarakat, Pemerintah akan Revitalisasi Angkutan Perkotaan

Yudi mengklaim, data yang dimiliki oleh DPKP merupakan database yang lengkap, by name and by address. Artinya, DPKP mengetahui secara persis jumlah rumah, kondisi rumah dan lingkungannya.

“Database ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah, untuk membantu warga, entah itu membangun rumah sehat atau rumah layak huni. Karena kami tidak hanya mendata jumlah rumah, tetapi juga kondisi rumahnya secara lengkap,” paparnya.

Sejak tahun 2015, DPKP telah melakukan pendataan pemukman secara bertahap. Tahun 2016 pihaknya telah mendata 6 kecamatan, diantaranya Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur, Kelay dan Segah.

Baca: Setya Novanto Ungkap Penyesalannya, Jika Saya tak Bertemu Mereka Mungkin Saya tak Terlibat Jauh

Program ini dilanjutkan dengan pendataan tahun 2017 dengan lima kecamatan sebagai sasaran, yakni wilayah pesisir selatan, mulai dari kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk Biduk.

Sedangkan pendataan pemukiman di Pulau Derawan dan Maratua, ditargetkan rampung tahun 2018 ini. “Jadi mulai tahun ini, kami sudah punya data lengkap tentang pemukiman penduduk,” kata Yudi.

Database perumahan ini disampaikan Yudi berisikan informasi lengkap tentang perumahan masyarakat, mulai dari kondisi rumah hingga jumlah keluarga yang menghuninya. Kondisi ini akan terbaca secara lengkap pada database, sampai visualisasi masing-masing rumah juga bisa terlihat.

“Dengan database ini kita akan bisa melihat secara lengkap kondisi setiap rumah masyarakat termasuk data penghuninya,” ungkap mantan Kepala Bappeda Berau ini.

Baca: Bangun PLTU di Tarakan, PT Cahaya Sakti Investasi Rp 700 Miliar

Database perumahan ini menjadi pendukung program kebijakan pemerintah daerah, sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan akan tepat sasaran. Selama ini diakuinya telah ada data yang dihimpun melalui badan pusat statistik.

Namun database yang disusun DPKP ini diklaim lebih lengkap dan akurat. “Dengan adanya database ini akan lebih mudah dalam melaksanakan program. Misalnya dalam satu rumah ada dua atau bahkan tiga kepala keluarga, mana yang prioritas diberikan bantuan. Termasuk bantuan renovasi rumah jika memang tidak layak huni,” jelasnya.

Salah satu program yang dilakukan dalam mendukung peningkatan rumah masyarakat, dijelaskannya adalah program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS), yang sudah mulai digulirkan sejak tahun lalu. Termasuk program jamban sehat guna penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat.