Pendapatan Daerah Kaltim Turun, Hetifah Sarankan Perjuangkan DBH Pengolah Migas

Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara Hetifah menyatakan perlu perjuangan daerah pengolah migas menambah dana bagi hasil

Pendapatan Daerah Kaltim Turun, Hetifah Sarankan Perjuangkan DBH  Pengolah Migas
IST
Anggota DPR RI Hetifah tengah diwawancari wartawan usai mengikuti Musrenbang di Hotel Novotel, Balikpapan. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara Hetifah menyatakan perlu perjuangan daerah pengolah migas menambah dana bagi hasil (DBH) sektor migas sebagai sumber pendapatan daerah di tengah menurunnya ekonomi Kaltim.

Hetifah mengatakan, DBH Kaltim dari sisi migas dan batu bara menurun. Hal ini mempengaruhi pendapatan daerah, sehingga perlu terbosan mencari pendapatan dari non migas seperti pariwisata.

"Banyak sekali potensi di Kaltim. Ada banyak sekali, belum lagi bisa menggarap ekonomi kreatif," tegasnya.

Baca: Pemprov Kaltim Gelar Musrenbang, Ini Pesen Gubernur Awang buat Gubernur Terpilih

Perlu ada pengembangan sumber daya manusia Kaltim supaya bisa memanfaatkan potensi di luar migas. Pengembangan wisata bisa ditingkatkan, mulai dari persiapan SDM hingga infrastrukturnya.

Belum lama ini, daerah pengolah mengusulkan untuk mengakomodir kenaikan pendapatan. Ini bukan perjuangan yang mudah, perlu ada kajian mendalam oleh pemerintah pusat dan perubahan aturan undang-undangnya.

"Perlu ada dialog. Pasti ada daerah yang ada yang tidak setuju, harus dimusyawarahkan lagi. Kalau saya setuju saja," tegasnya.

Lagi pula, sifat pengambilan keputusan di DPR adalah kolektif, bukan berdasar individu daerah pemilih. Yang penting daerah-daerah yang bernasib sama dengan Kaltim seperti Riau, Aceh untuk kuat bersatu memperjuangkan penambahan pendapatan karena merasa sebagai daerah penghasil dan pengolah migas.

Baca: Jalan Rusak, Warga Apo Kayan Kesulitan Datangkan Barang Pokok

"Harusnya kita menyatu. Kalau sendiri susah juga. Sebab ada daerah yang tidak setuju pastinya akan kontra dengan usulan kita," kata Hetifah.

Menurut dia, seperti di luar negeri biasanya daerah pengolah dan penghasil bisa mendapat kelebihan dana apabila di daerah ini dianggap banyak kekurangan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

Kalau daerahnya dianggap telah maksimal, lengkap segala sarana prasarana dan infrastrukturnya mapan, maka dana bagi hasilnya dikurangi, didistribusikan ke daerah yang dianggap tertinggal meski bukan daerah penghasil dan pengolah migas.

Baca: Anggaran Rp 2 Miliar Dialihkan, Bagaimana Nasib Jalan Poros Kayan Hilir?

"Kita sekarang fix. Dari dahulu sampai sekarang sama saja. Segitu-segitu saja. Kaltim sekarang lagi kekurangan sudah seharusnya ditambah pendapatannya dari sektor migas," ujarnya. (*)

Penulis: Budi Susilo
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help