Bahas KLHS Untuk RPJMD, Solusi Banjir dan Lubang Eks Tambang Akan Disertakan

Di antaranya, kurangnya lahan terbuka hijau, penurunan kualitas air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Bahas KLHS Untuk RPJMD, Solusi Banjir dan Lubang Eks Tambang Akan Disertakan
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Suasana Konsultasi Publik bertema "Inventarisasi Masalah Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan" di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Jalan S Parman, Rabu (16/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dalam rangka Penyusunan Dokumen dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2018, Pemkot Samarinda menggelar  Konsultasi Publik bertema "Inventarisasi Masalah Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan" di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Jalan S Parman, Rabu (16/5/2018).

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah isu yang ada di Kota Samarinda mengemuka.

Di antaranya, kurangnya lahan terbuka hijau, penurunan kualitas air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, 50 titik banjir dengan luas 86,3 hektare, rehabilitasi lahan pascatambang, dan berbagai persoalan lainnya.

Baca: Hujan Petir, Pohon Kapuk 9 Meter Timpa Rumah Warga Balikpapan

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda Nurrahmani, mewakili Akademisi Yohanes Budi dan Rustam, serta para peserta yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Samarinda, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Samarinda.

Kepala DLH Kota Samarinda Nurrahmani mengatakan, setiap kegiatan atau kebijakan pemerintah yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan KLHS.

Dia menjelaskan, secara umum, KLHS adalah analisa yang sistematis, terstruktur dan partisipatif untuk menjamin bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu dapat sinergis dan terpadu dengan kebijakan, rencana dan program yang akan dikerjakan Pemkot Samarinda.

Baca: Habiskan Anggaran Rp 5 Miliar, 3 Videotron Setahun tak Beroperasi

"Supaya review RPJMD itu benar-benar menjamin bahwa pembangunan itu berlanjutan, sinergis, dengan kebijakan cocok, perencanaan cocok dan dengan programnya cocok," ujarnya.

Terkait adanya sejumlah isu yang disampaikan dalam pertemuan, sesuai penjelasan akademisi yang terlibat, tidak akan dilakukan perubahan terhadap rencana pembangunan ke depannya.

Hanya saja, dalam KLHS akan dicantumkan apa-apa saja langkah yang dilakukan ke depannya, agar kondisi yang ada saat ini tidak semakin menimbulkan dampak negatif di masa yang akan datang.

"Yang terjadi biarlah terjadi. Tapi di situ akan dicantumkan apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Seperti tadi ada ibu dari eko region yang mengatakan langkah mitigasi, supaya apa yang terjadi saat ini tidak menimbulkan masalah yang lebih lanjut di masa yang akan datang," ujarnya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help