Kementerian LHK Beri Sanksi Administrasi buat Pertamina, Ini yang Harus Dilakukan

Belum lama ini secara resmi PT Pertamina (Persero) diberi hukuman berupa sanksi administrasi dari Kementerian LHK

Kementerian LHK Beri Sanksi Administrasi  buat Pertamina, Ini yang Harus Dilakukan
TRIBUN KALTIM / FACHMI RACHMAN
Rombongan anggota dan pimpinan komisi III DPRD Kaltim, meninjau hutan mangrove dan perkampungan nelayan di Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat, Jumat (4/5/2018) sore. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Belum lama ini secara resmi PT Pertamina (Persero) diberi hukuman berupa sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sanksi ini mesti dilaksanakan oleh Pertamina tanpa terkecuali. Ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Suryanto kepada Tribun Kaltim melalui sambungan telepon selulernya, akhir pekan lalu.

Akibat patahnya pipa kilang minyak milik Pertamina di perairan Teluk Balikpapan terjadi pencemaran laut dan ekosistem lainnya. Bencana ini memberi pengaruh buruk bagi lingkungan alam.

"Sudah ada keputusan dari Kementerian LHK yang memberi sanksi administrasi kepada Pertamina. Sanksi ini harus dipatuhi, dijalankan sama Pertamina," katanya.

Baca: Teluk Balikpapan masih Tercemar Minyak, Masyarakat Diimbau Tidak Berenang Dulu

Informasi mengenai pemberian sanksi keluar pada 30 April lalu. Isi dari sanksi administrasi ini intinya Pertamina harus bertanggungjawab mutlak membuat perencanaan pemulihan lingkungan akibat tumpahan minyak.

Menurut tinjauan lapangan, ada beberapa dampak yang terkena tumpahan minyak seperti di antaranya kaum nelayan, biota laut, perairan laut, tanaman mangrove, terumbu karang dan padang lamun.

"Melalui sanksi itu, Pertamina harus segera membuat paparan perencanaan pemulihan. Harus langsung buat pertemuan untuk membuat perencanaan," ujarnya.

Nanti perencanaan tersebut harus dipresembahkan atau diajukan lagi ke Kementerian LHK untuk dinilai kelayakannya. Bila disetujui barulah Pertamina turun ke lapangan melakukan pemulihan segala hal lingkungan yang terkena dampak tumpahan minyak.

"Pemulihan yang dikawasan mangrove, pasir-pasir pantai, batuan karang mungkin butuh waktu lama itu untuk memulihkannya," ujar Suryanto.

Sanksi administrasi lainnya yang jadi poin penting ialah soal pembenahan pengolahan kilang minyak. Pengunaan peralatan pengolahan minyak dimulai dari jalur distribusi hingga produksi perlu ada laporan kajian kelayakan dan perbaikan.

Baca: Distribusi Sempat Terganggu, APMS Tertutup Soal Kuota Premium

Selama ini yang dianggap janggal untuk diperbaiki terutama dalam hal tingkat kemanan pipa kilang minyak yang membentang di perairan Teluk Balikpapan. Pertamina harus bisa menjamin sisi kemanannya secara ketat dan maksimal.

"Pertamina harus bisa memberi jaminan kejadian patahnya pipa tidak lagi terulang. Ke depan jangan sampai lagi terulang kembali, pipa patah lagi. Pertamina harus bisa menjawab itu," tegasnya.

Senada dengan Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Kalimantan KLHK, Tri Bangun Laksana Sony membenarkan, bahwa KLHK telah memberikan sanski adminsitrasi bagi Pertamina. "Sudah ada sanski administrasinya buat Pertamina," ungkapnya.

Sekarang ini, KLHK melalui divisi Gakumdu sedang merancang gugatan perdata. Sementara untuk yang pidana semuanya diserahkan kepada Polda Kaltim. Soal pidana, posisi KLHK hanya sebatas mendukung, teknis semuanya berada di ranah kepolisian.

Baca: Begini Jawaban Wakil Ketua DPRD Balikpapan soal Penolakan Pengungsi Beraliran Syiah di Rudenim

"Yang menentukan siapa tersangkanya yang langgar pidana bukan kami tapi di kepolisian, di Polda Kaltim," ujarnya. (*)

Penulis: Budi Susilo
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help