Pilgub Kaltim 2018

Awas Bawaslu Turunkan Tim Undercover, Incar Paslon Bagi-bagi THR saat Lebaran

Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) biasanya dimanfaatkan masyarakat, khususnya umat Islam untuk silaturahmi serta berbagi sedekah

Awas Bawaslu Turunkan Tim Undercover, Incar Paslon Bagi-bagi THR saat Lebaran
TRIBUN KALTIM / ANJAS PRATAMA
Ketua Bawaslu Kaltim, Saiful Bahtiar, saat ditemui Selasa (15/5). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) biasanya dimanfaatkan masyarakat, khususnya umat Islam untuk silaturahmi serta berbagi sedekah dan angpo atau bisas dikenal THR. Momen baik ini tentu juga tidak dilewatkan para pasangan calon (paslon) yang bakal bersaing di kontestasi Pilgub Kaltim 2018.

Mengantisipasi agar tidak terjadinya praktik money politic (politik uang) berkedok pembagian THR kepada masyarakat yang dilakukan paslon, Bawaslu Kaltim pun bakal menurunkan tim khusus. Tim bentukan Badan Pengawas Pemilu ini bekerja secara diam-diam dan menyamar atau Tim Undercover bertugas melakukan pengawasan selama libur Lebaran.

Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim M Saipul mengatakan, pengawasan kali ini bukan hanya memantau atau mengorek informasi saja. Melainkan, melakukan penyamaran untuk mencari bukti ketika terjadi praktik politik uang Pasalnya, selama libur atau cuti bersama Lebaran dianggap rawan adanya politik uang.

Baca: Lebih Seru! Begini Cara Kirim Ucapan Selamat Idul Fitri Pakai Format GIF pada WhatsApp

Meski pemerintah pusat telah memberlakukan cuti bersama selama sepekan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, Bawaslu Kaltim memastikan, anggota Panwas Kabupaten/Kota dan hingga Panwas Kecamatan dan Kelurahan tidak libur. Mereka tetap menjalankan tugas melakukan pengawasan.

Saipul menilai, kerawanan terjadinya pelanggara pilkada diperkirakan saat libur bersama dan merayakan hari lebaran. Saat lebaran dan menjelang minggu tenang Pilgub Kaltim, 24-26 Juni mendatang sangat berpotensi terjadi transaksi uang.

"Waktu lebaran pun kita siaga. Untuk pengawasan bagi-bagi THR yang mengarah politik uang," kata Saipul kepada Tribun di ruang kerjanya, Kantor Bawaslu Provinsi Kaltim, Rabu (13/6) kemarin.

Khusus untuk pengawasan selama libur lebaran dan minggu tenang, kata dia, menerapkan cara undercover (penyamaran). Petugas yang melakukan penyamaran dari Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan.

Target atau sasaran misalnya, ketika paslon membagikan uang kepada warganya sebagai THR, angpao atau apapun istilahnya. Itu dianggap suatu pelanggaran money politic. Saipul mengungkapkan, saat bertugas nanti anggota pengawas patroli dengan menyamar sebagai masyarakat biasa. Jika, menemukan bukti awal akan memproses terjadinya tindakan politik uang.

Baca: DPT Pilgub Kaltim Bertambah 499 Pemilih

"Kita punya trik sendiri. Bisa saja pengawas menyamar menjadi masyarakat yang ikut antre saat bagi-bagi THR dari paslon," ujarnya.

Jadi dari awal Bawaslu sudah mengingatkan kepada paslon dan tim pemenangan agar tidak coba-coba membagikan uang atau melakukan politik uang. Jika terbukti, konsekuensinya bisa dibatalkan dan gugur sebagai paslon.

Seluruh kediaman paslon akan dipantau tim panwas yang bertugas secara undercover. Saipul menambahkan, terkait potensi kerawanan politik uang, pihaknya sudah mengidentifikasi titik-titik rawan. Bawaslu Kaltim sudah membentuk tim pengawasan patroli jelang Pilgub yang digelar 27 Juni mendatang.

Baca: Peredaran Uang Meningkat, Polres Paser Antisipasi Upal

Berdasarkan surat edaran Bawaslu RI No. 0885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 tertanggal 7 Juni 201, diinstruksikan Bawaslu melakukan pengawasan patroli pada minggu tenang, 24-26 Juni 2018. Teknis pengawasan patroli, antara lain identifikasi titik potensi rawan di wilayah masing-masing. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help