Pilgub Kaltim 2018
Seandainya Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Begini Jawaban Cagub dan Cawagub
Kasus yang terjadi di Indonesia, banyak kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi saat menjabat ditetapkan sebagai tersangka.
Penulis: Budi Susilo |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunkaltim Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kasus yang terjadi di Indonesia, banyak kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi saat menjabat ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur di Gedung Kesenian Balikpapan ada pesan pertanyaan kepada paslon nomor satu mengenai banyaknya kepala daerah ditetapkan jadi tersangka.
Menanggapi pertanyaan ini, Cagub paslon 1, Sofyan Hasdam, menegaskan, prihatin atas peristiwa banyaknya kepala daerah yang terkena tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Harusnya pemerintahan yang bersih harus jadi tujuan utama.
Baca: Jalan Provinsi Sering Dilintasi Truk Sawit dan Tambang, Begini Respon Cagub
Upaya terhindar dari kubangan korupsi kolusi dan nepotime, pemerintahan harus berjalan transparan, akuntabilitas dan objektif.
"Pasangan kami berkomitmen ikut berantas korupsi dengan jalankan pemerintahan yang bersih," tegasnya.
Seandainya di antara dirinya dengan pasangannya terkena dan terjebak jeratan tindak pidana korupsi sebagai warga negara yang baik wajib bertanggungjawab.
"Kalau memang itu fakta hukum, silakan saja diadili," ujarnya.
Baca: Debat Cagub, Semua Berkomitmen Penertiban Tambang Terindikasi Non CNC
Namun pastinya pasangan nomor satu berusaha jalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Kami siap saja. Kami tidak akan terjebak berkomitmen bersih dari korupsi," katanya.
Soal pemberantasan korupsi, Cawagub Safaruddin mendapat pertanyaan yang hampir serupa mengenai bagaimana cara menerapkan pemerintahan yang bersih.
"Gubernur dan wakil gubernur sudah bersih maka pemerintahannya bersih. Mau bersihkan kotoran sapunya harus bersih," ujarnya.
Cara jitu dalam wujudkan pemerintahan bersih ialah penerapan sistem daring dan juga dibarengi dengan keteladanan pemimpin daerahnya.
"Pemimpinnya jangan terlibat dalam pemungutan liar supaya dia bisa mengontrol. Diberi penghargaan dan hukuman. Siapa yang salah, dihukum. Siapa yang berprestasi, dikasih penghargaan," ujar Safaruddin. (*)
