KLHK Sudah Terbitkan Izin untuk RM Tahu Sumedang, UPTD Tahura: Tapi Jangan Beroperasi Dulu

Pihak yang ingin mengais rezeki dari kawasan konservasi ini, harus mengantongi izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA).

KLHK Sudah Terbitkan Izin untuk RM Tahu Sumedang, UPTD Tahura: Tapi Jangan Beroperasi Dulu
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Letak bangunan RM Tahu Sumedang di pinggiran hutan Bukit Soeharto, kilometer 50, Jl Poros Balikpapan-Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (1/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejumlah izin yang diperlukan Rumah Makan (RM) Tahu Sumedang, untuk bisa berjualan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, dikabarkan sudah terbit.

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi, Sabtu (14/7/2018).

Rusmadi menyebut, saat ini, sejumlah izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut, sudah ada di Biro Hukum Setprov Kaltim.

"Sudah di Kantor Gubernur Biro Hukum," ungkap Rusmadi.

Saat ini, kata Rusmadi, UPTD Tahura maupun RM Tahu Sumedang hanya menunggu arahan selanjutnya dari Biro Hukum.

"Izin sudah ada, dan kita tunggu arahan selanjutnya saja," katanya lagi.

Menurut Rusmadi, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), KLHK mengarahkan proses selanjutnya terkait izin RM Tahu Sumedang, ke pemerintah setempat. Dalam hal ini, Pemprov Kaltim.

"Surat dari KLHK sudah terbit dan diarahkan ke Pemda. Jadi, kita tunggu saja arahan dari Kantor Gubernur dalam sepekan ini," kata Rusmadi.

Meski demikian, Rusmadi mengingatkan pengelola RM Tahu Sumedang agar tidak beroperasi terlebih dulu, sebelum ada arahan langsung dari Kantor Gubernur Kaltim.

"Jangan operasi dulu lah," tegasnya.

Sekadar informasi, regulasi pemanfaatan kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Pihak yang ingin mengais rezeki dari kawasan konservasi ini, harus mengantongi izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA).

Yakni izin yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

IPPA pun terbagi dua, yaitu izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA) dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA). (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help